Menurut Jokowi, angka tersebut merupakan capaian yang sangat baik di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir.

Baca juga: Jokowi: Jika Pemerintah Terapkan Lockdown, Rakyat Pasti Rusuh dan Negara Tak Bisa Kasih Bantuan

Di acara yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keuangan Indonesia sempat terpukul hingga minus 16 persen pada tahun 2020.

Padahal, kata dia, penerimaan negara pada 2020 itu sudah mencapai Rp 1.647,8 triliun.

"Waktu pandemi pendapatan negara terpukul karena semua rakyat ekonominya berhenti. Jadi penerimaan negara kita drop 16 persen menjadi Rp 1.600 triliun saja," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan belanja negara turut mengalami kenaikan sebesar 12,4 persen atau sebesar Rp 2.595,5 triliun. Sedangkan pembiayaan utang negara naik 181,0 persen atau Rp 1.229,6 triliun.

"Pendapatan turun, belanjanya naik. Makanya defisit melonjak tinggi sekali. Oleh karena itu defisit menjadi Rp 947 triliun. Ini yg sudah angka aktual
dibandingkan Perpres nya tadi," tutur dia.

Sri Mulyani menyebut defisit APBN ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat. Sehingga situasi ekonomi secara keseluruhan mengalami volatilitas.

"Waktu itu juga capital market, semuanya dalam situasi yg sangat volutality. Sehingga waktu kita butuh banyak, situasi di dalam bon market dan capital market sangat tidak kondusif," ucap dia.

Untuk itu pemerintah kemudian melakukan kesepakatan dengan mekanisme Burden Sharing dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020.

"Makanya kita membuat SKB 1-2-3 dengan Bank Indonesia. Karena memang
tantangannya extra ordinary. Magnitude-nya besar sekali," lanjutnya.(tribun
network/fik/tis/dod)