Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengaku prihatin dengan fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS terlilit pinjaman kredit.

Dikhawatirkan dengan banyaknya PNS yang kesulitan membayar cicilan kredit akan memicu terjadinya tindakan korupsi.

"Kita merasa prihatin banyaknya PNS yang terlilit utang. Dan bisa saja hal ini akan berakibat PNS akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana yang tidak sesuai dengan hukum seperti melakukan korupsi, demi membayar cicilan kreditnya," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Menurut Guspardi, fenomena dan pengaruh gaya hidup dari PNS menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terperangkapnya mereka dengan pinjaman kredit.

Baca juga: Kemendagri: 77 Persen ASN di Indonesia Ada di Pemda

"Gaya hidup yang konsumtif dan tidak terkendali menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK (Surat Keputusan) ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi, sehingga mereka tak menyadari telah banyak menarik pinjaman dari kredit," ujar dia.

Legislator asal dapil Sumatra Barat 2 itu menilai para PNS yang terlilit pinjaman kredit dengan 'menyekolahkan SK PNS nya' ke lembaga keuangan dikarenakan setelah mendapatkan kredit, PNS tersebut lebih banyak menggunakan untuk menopang gaya hidup yang konsumtif.

Hal itu artinya dana pinjaman lebih banyak digunakan untuk memenuhi hasrat dan keinginan daripada kebutuhan yang dia perlukan.

Ditambah lagi dengan buruknya pengelolaan keuangan, yang mengakibatkan terlilit dengan pinjaman yang dilakukan.

Oleh karena itu, diharapkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) untuk membina para PNS terkait pentingnya perencanaan keuangan.

Dengan cara ini diharapkan keuangan para PNS akan lebih jauh sehat untuk meningkatkan performa kerja.

"Artinya perlu dibudayakan agar pengeluaran lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan ketimbang mengikuti keinginan atau 'jangan membeli berdasarkan keinginan, tetapi sesuai kebutuhan," kata anggota Baleg DPR RI tersebut.

Baca juga: Polisi Ungkap Praktek Pinjol Ilegal yang Ancam Nasabahnya, Bongkar Data Hingga Sebarkan Foto Pribadi

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas heran dengan munculnya fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang kesulitan membayar kredit.

Padahal, besaran gaji ASN berada di atas rata-rata penghasilan masyarakat kebanyakan.

Sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit itu lantas menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.

"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya.