TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons adanya perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Perjanjian itu mengemuka setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menyampaikannya dalam sebuah podcast. 

Perjanjian tersebut kabarnya berisi kesepakatan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Anies soal Pilpres.

Habiburokhman mengakui dirinya tak tahu pasti mengenai perjanjian itu.

Namun dia menyinggung perjanjian itu sebagai gentlemen agreement, atau perjanjian yang berlandaskan pada kepercayaan masing-masing pembuat perjanjian. 

"Kalau saya engga ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada, kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Ada pun dalam perjanjian itu, Anies disebut-sebut tidak akan maju apabila Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres. Hal itu lantaran Anies saat Pilkada DKI 2017 diusung oleh Gerindra dan PKS.

Habiburokhman mengatakan, perjanjian itu tak mengikat secara hukum namun lebih kepada moral.

"Kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau ngga mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?" tandas anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1/2023), Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadli Zon.

“Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon. Karena dia yang mendraft dan dia yang menulis tangan itu,” kata Sandiaga Uno.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

Kala itu, Sandiaga menjadi Wakil Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.