Ketua Umum PBNU Tanggapi Wacana Kenaikan Biaya Ibadah Haji
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai jika biaya haji mengalami kenaikan maka akan menggugurkan ‘kewajiban’ umat Islam.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Hasanudin Aco
![Ketua Umum PBNU Tanggapi Wacana Kenaikan Biaya Ibadah Haji](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ketua-umum-pbnu-yahya-cholil-sta-g.jpg)
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bicara soal wacana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai jika biaya haji mengalami kenaikan maka akan menggugurkan ‘kewajiban’ umat Islam.
Pasalnya, bakal banyak pihak yang tadinya mampu menjadi tidak mampu untuk naik haji.
“Dalam bahasa saya ya haji itu. Wajib (berangkat haji) hanya bagi yang mampu. Nah kalau harganya naik mungkin ada entar yang mampu menjadi tidak mampu. Itu sendiri sudah menggugurkan kewajibannya,” kata Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, saat ditemui di Plaza PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
Baca juga: Kemenkes Buka Seleksi Tenaga Pendukung Kesehatan Haji, Simak Syarat dan Jadwalnya
Di sisi lain, Gus Yahya mengatakan dirinya tidak begitu paham mengenai perhitungan biaya haji.
Dia hanya mengingatkan pemerintah Indonesia tidak lari dari tanggung jawab untuk memberikan penanggungan setengah dari biaya haji masyarakat.
"Yang saya tahu sekarang bahwa sebagian dari biaya riil haji itu ditanggung pemerintah. Kalau biaya yang harus dibayar jamaah, berapa jumlah yang harus dibayar itu tergantung berapa banyak pemerintah membayari biaya riil itu," ucapnya.
"Nah kita tahu juga bahwa itu berarti di dalam uang yang dipakai untuk membayar biaya haji ini untuk membayari dan mentraktir jamaah haji sebagian, itu adalah uangnya jamaah juga yang masih antre. Nah, itu juga harus dipikirkan," lanjut Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengingatkan jika benar biaya haji akan naik maka masyarakat Indonesia perlu turut serta mengawasi pembiayaan tersebut.
Dia mengecam pemerintah Indonesia agar tidak pembiayaan haji itu tidak tercemar dengan korupsi.
"Maka yang paling penting disini adalah bahwa masyarakat mengawasi, semua pihak mengawasi, jangan sampai dikorupsi, persoalan pembiayaan haji ini tercemar dengan korupsi. Jangan sampai ada korupsi dengan delik apapun dalih apapun," katanya.
Kemenag Usul Kenaikan Biaya Haji 2023
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan kenaikan biaya haji 2023 yang harus dibayarkan oleh jamaah.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.