Wakil Ketua Komisi XI DPR Nilai Aneh Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tapi Kemiskinan Meningkat
Komisi XI DPR berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 di kisaran 5,3 persen layak diapresiasi.
Kendati demikian dibutuhkan terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat bawah.
“Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 harus diakui merupakan capaian membanggakan. Pertumbuhan tersebut tertinggi sejak 2016. Kinerja sektor keuangan juga tumbuh baik dengan indikator kredit perbankan di kisaran 11,31 persen. Hanya saja dampaknya belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat bawah sehingga perlu ada mekanisme kebijakan agar manfaat pertumbuhan juga dinnikmati mereka,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).
Fathan menjelaskan ada beberapa indikator yang menjadi penanda jika tingginya pertumbuhan ekonomi belum dinikmati masyarakat bawah.
Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Mencapai 5,31 Persen
Indikator tersebut diantaranya meningkatnya tingkat kemiskinan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,57% di September 2022.
Selain itu tingkat konsumsi individu hanya di kisaran 4,93% dalam produk domestic bruto (PDB).
“Fakta ini menjadi paradoksal karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh namun tingkat kemiskinan meningkat dan konsumsi individu stagnan,” katanya.
Fathan mensinyalir meningkatnya tingkat kemiskinan salah satunya dipicu tidak meratanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurutnya PEN lebih banyak memberikan porsi penyelamatan terhadap dunia usaha dan masyarakat rentan.
“Banyak kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang tidak kecipratan dana PEN jatuh menjadi kelompok miskin baru sehingga sehingga angka kemiskinan pun bertambah. Pun juga UMKM yang tidak menjadi sasaran program tersebut jatuh bangkrut,” katanya.
Lebih jauh Fathan mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen ekspor yang meningkat signifikan hingga 16,28%.
Sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit menjadi primadonanya.
“Ironinya tenaga kerja di sektor ini tidak sebanyak sektor UMKM dan Pertanian sehingga peningkatan ekspor komoditas ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Politikus PKB ini pun berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata.
Salah satunya dengan peningkatkan akses kredit perbankan bagi kelompok menengah ke bawah.
Menurutnya mayoritas rumah tangga di Indonesia belum mampu menjangkau akses kredit sehingga meminimalkan potensi usaha.
“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2022 menyebutkan indeksnya literasi keuanga di tanah air hanya sebesar 49,68%. Padahal berbagai studi menyebutkan rumah tangga yang memiliki pengetahuan pada lembaga resmi penyedia pinjaman memiliki peluang kesejahteraan lebih baik,” katanya.
Fathan pun meminta OJK sebagai regulator sektor keuangan bersama lembaga keuangan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait solusi keuangan kepada masyarakat.
Dengan demikian berbagai produk keuangan tersebut mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kami yakin peningkatan literasi keuangan akan berdampak signifikan terhadap tumbuhnya usaha sektor rumah tangga. Dengan demikian potensi kesejahteraan bagi kelas menengah akan lebih terbuka,” pungkasnya.
Penjelasan BPS
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen (year on year/yoy) merupakan angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir atau sejak 2013.
"Pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31 persen ini tertinggi sejak 2013 yang saat itu tumbuhnya 5,56 persen," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Senin (6/2/2023).
Selain itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu juga sudah melampaui level sebelum pandemi Covid-19.
Hal ini tercermin dari nominal produk domestik bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).
Pada 2022, PDB berdasarkan ADHB tercatat sebesar Rp 19.588,4 triliun, lebih tinggi dari ADHB tahun 2019 yang sebesar Rp 11.710 triliun.
Sementara PDB berdasarkan ADHK tercatat sebesar Rp 11.710,4 triliun di 2022, lebih tinggi dari ADHK di 2019 yang sebesar Rp 10.950 triliun.
"Sehingga secara nominal PDB sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. PDB perkapita atas harga konstan juga sudah lebih tinggi dari 2019," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.