DPR Serahkan Kepada FIFA dan Presiden Jokowi Soal 2 Menteri Jabat Ketua dan Wakil Ketua PSSI
DPR menyerahkan kepada FIFA dan Presiden Jokowi soal dua menteri yang rangkap jabatan di struktur kepengurusan organisasi PSSI.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Diberitakan sebelumnya, Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai menteri rangkap jabatan berpotensi munculkan konflik kepentingan
"Sangat tidak tepat dua menteri menjadi pengurus dalam satu organisasi olahraga yang sama PSSI. Dalam hal ini, Menteri BUMN Erick Tohir yang terpilih menjadi ketua umum PSSI 2023-2027, dan Zainudin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menjabat wakil ketua PSSI 2023-2027," kata Ray kepada Tribunnews.com, Senin (20/2/2023).
Menurut Ray menteri rangkap jabatan seperti mengulang kisah watak dan tabiat pejabat negara di zaman orde baru.
"Entah apa yang ada dibenak mereka. Banyak posisi, banyak jabatan dari pejabat negara seperti mengulang kisah watak dan tabiat pejabat negara di zaman orde baru. Seorang pejabat dengan banyak jabatan lainnya. Akhirnya, kurang fokus, tumpang tindih dan berpotensi besar munculnya konflik kepentingan," katanya.
Ray melanjutkan khususnya dengan Menpora yang menjabat sekaligus sebagai wakil ketua umum PSSI, jelas bertindak tidak adil kepada cabang olahraga lainnya.
"Sebagai Menpora, beliau mestinya mengerti bahwa jabatan itu artinya melindungi dan membidangi semua cabang olah raga, tanpa kecuali. Beliau adalah bapak dari semua cabang olah raga. Bukan hanya bapak dari cabang olah raga sepak bola saja," jelasnya.
Menurut Ray sebagai Wakil Ketua Umum PSSI bukan saja merendahkan jabatannya sebagai Menpora, tapi sekaligus seperti menganak tirikan cabang olahraga yang lain.
"Sikap presiden Jokowi yang membiarkan hal ini terjadi, juga tidak tepat. Ini semata bukan persoalan kinerja menterinya, tapi juga soal etika jabatan dan kesadaran membangun komposisi pemerintahan yang beradab," katanya.