Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan soal kendala penyelamatan pilot Susi Air, Capten Philips Mark Mehrtens yang kini disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Yudo menyebut, KKB yang menyandera Philips bercampur dengan penduduk.

Untuk itu, aparat harus hati-hati melakukan operasi penyelamatan Philips.

"Diusahakan dicari karena tentunya di dalam situasi seperti ini mereka ini kan bercampur dengan masyarakat sehingga TNI harus hati-hati di dalam melaksanakannya tugasnya atau menyelamatkan itu," kata Yudo di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2023).

Yudo menjelaskan, KKB memakai strategi berpindah-pindah titik dan berbaur dengan warga.

"Kita optimalkan prajurit yang ada di sana karena yang kita hadapi bukan musuh yang tetap dan bisa berhadapan, bukan. Jadi gerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk, nah ini kan tidak mudah ngambil dari penduduk ini," tuturnya.

Baca juga: 3 Minggu Disandera KKB, Pilot Pesawat Susi Air Kapten Philips Makan Ubi

Yudo mengaku tak ada target waktu tertentu untuk menyelamatkan Philips.

Pasalnya, kondisi di lapangan tidak mudah lantaran KKB berlindung di masyarakat.

"Mereka (KKB) berlindung selalu dengan masyarakat, malah dengan anak-anak, ya kita usahakan ya sedapat mungkin kita laksanakan secara persuasif, ya kita tidak mau masyarakat menjadi korban karena itu," tandas Yudo.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat menawarkan sistem barter antara Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Marthin dengan senjata dan uang.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady membenarkan sempat adanya penawaran tersebut dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Baca juga: KKB Minta Senjata dan Uang untuk Dibarter dengan Pilot Susi Air, Polri: Tidak Masuk Akal

"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Benny saat dihubungi, Jumat (24/2/2023)

Namun, lanjut Benny, penawaran barter itu ditolak oleh jajaran TNI-Polri karena tidak masuk akal.