Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Harta 69 Pegawai Kemenkeu Diusut Karena Tak Wajar, Bagian dari Geng ASN Tajir ?

Harta 69 Pegawai Kemenkeu diusut karena tak wajar, buntut nyanyian KPK soal ada geng ASN tajir setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto ?

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Harta 69 Pegawai Kemenkeu Diusut Karena Tak Wajar, Bagian dari Geng ASN Tajir ?
TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menindaklanjuti kejanggalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael Alun Trisambodo. KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Harta 69 Pegawai Kemenkeu diusut karena tak wajar, buntut nyanyian KPK soal ada geng ASN tajir setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto ? TRIBUNNEWS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemanggilan 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar dengan posisi jabatannya.

Sebelumnya KPK mengaku mendapat informasi ada geng ASN tajir di lingkungan Kemenkeu.

Dua ASN tajir yang sudah terungkap dan diklarifikasi KPK soal harta kekayaanya ialah Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.

Lantas apakah 69 pegawai Kemenkeu yang hartanya disebut tak wajar itu merupakan bagian dari geng ASN tajir ?

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pemanggilan pada 69 pegawai tersebut telah dilakukan sejak kemarin, Senin (6/3/2023).

Kemenkeu berjanji bakal mengumumkan hasilnya pada hari ini, Rabu (8/3/2023)

Harta 69 Pegawai Kemenkeu Diusut

Berita Rekomendasi

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pemanggilan tersebut telah dilakukan sejak kemarin, Senin (6/3/2023).

"Pemangilan (69 pegawai Kemenkeu) sudah mulai kita lakukan Senin ini," ucap Awan saat dihubungi Tribunnews, Selasa (7/3/2023).

Namun, dirinya belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah dipanggil.

Yang pasti, dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan.

Harta yang tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020, dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021.

"Rencananya target kami (pemanggilan) dalam 2 minggu ini selesai," pungkas Awan.

Hari ini Kemenkeu akan Berikan Penjelasan Terkait 69 Pegawainya yang Miliki Harta Tidak Wajar

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas