TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sistem Pemilu proporsional terbuka tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan selaku pihak terkait pada sidang uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Sistem Proporsional Terbuka, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Ia menyoroti sejumlah pasal yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka. Beberapa di antaranya Pasal 168 Ayat 2, Pasal 342 Ayat 2, Pasal 353 Ayat 1 huruf d, Pasal 386 Ayat 2 huruf d, Pasal 420 huruf c dan d , Pasal 422 dan Pasal 426 UU Nomor 17/2017 tentang Pemilu.

“Terutama Pasal 168 ayat 2, Pasal 342 ayat 2 dan seterusnya, dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3, Pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 1, ayat 2 ayat 3 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945,” kata Yusril.

“Dan karenanya layak dinyatakan tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dikembalikan kepada mereka yang benar-benar menurut Undang-Undang Dasar 1945,” lanjut dia.

Lebih jauh Yusril menilai ketentuan yang mengatur sistem proporsional terbuka bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang mana mewajibkan norma hukum harus menghadirkan kepastian hukum yang adil bukan justru sebaliknya.

Menurut dia, berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor  7 Tahun 2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi parpol, para pemilihnya dan kualitas Pemilu itu sendiri.

Di sisi lain, sistem propirsional terbuka membuat kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yursil menyebut bahwa sistem proporsional terbuka justru melemahkan partai politik, pemilih dan Pemilu itu sendiri.

“Sehingga apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945 mengenai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat tidak pernah tercapai,” ucap dia.

Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol, Pemilih dan Pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka pada akhirnya melemahkan partai, pemilih dan pemilu itu sendiri.

Pasalnya penggunaan sistem proporsional terbuka kata Yusril, tidak pernah mencapai cita-cita dalam UUD 1945 mengenai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Hal ini disampaikan Yusril dalam sidang uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Sistem Proporsional Terbuka, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).