TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyoroti sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proposional terbuka.

Sistem yang mempertimbangkan suara terbanyak untuk menang ini, kata dia, telah mengubah cara bermain atau game play dari Pemilu itu sendiri.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan selaku pihak terkait pada sidang uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Sistem Proporsional Terbuka, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

“Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi medan pertarungan program gagasan atau ide menjadi pertaruangan orang-orang terkenal dan berkemampuan finansial,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Pakar Hukum Tata Negara ini menyebutkan bahwa kader dari figur yang terkenal serta memiliki kemampuan finansial cenderung menjadi daya tarik bagi parpol untuk mendulang suara terbanyak.

Hal ini dinilai menjadi pemicu para partai politik tidak leluasa melakukan kontrol, membina, mengawasi hingga memberikan sanksi kepada kader yang populer.

Karena parpol akan khawatir kehilangan figur potensial tersebut mengingat potensi untuk menggaet suara yang besar dengan modal yang dimiliki.

“Dianggap dapat merugikan kepentingan partai apabila sang kader beralih ke partai lain. Dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet bagi partai dalam meraih suara terbanyak,” kata Yusril.

“Akibatnya partai maju mundur dalam pembinaan dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya menambahkan.

Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol, Pemilih dan Pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka pada akhirnya melemahkan partai, pemilih dan pemilu itu sendiri.

Pasalnya penggunaan sistem proporsional terbuka kata Yusril, tidak pernah mencapai cita-cita dalam UUD 1945 mengenai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Hal ini disampaikan Yusril dalam sidang uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Sistem Proporsional Terbuka, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

"Sistem pemilu proporsional terbuka pada akhirnya telah melemahkan partai, pemilih dan pemilu itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan dalam UUD mengenai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tidak pernah tercapai," kata Yusril.