TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, mendukung langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang meluncurkan tujuh layanan prioritas pertanahan. 

"Langkah dan upaya dari Kementerian ATR/BPN tersebut merupakan langkah inovatif dalam upaya untuk melakukan percepatan dan peningkatan pelayanan masalah pertanahan di Indonesia," kata Guspardi kepada wartawan Jumat (10/3/2023).

Layanan prioritas yang di luncurkan Kementerian ATR/BPN meliputi: Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan). 

Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan menerapkan sertifikat elektronik terhadap barang milik negara (BMN) pada April 2023.

Berikutnya akan meluncurkan layanan elektronik Peralihan Hak (Jual Beli) pada September 2023.

"Kita juga apresiasi langkah Kementrian ATR/BPN mempercepat pecapaian PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan dukungan program seperti program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas), Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), Pengumpul Data Lapangan (Puldatan), hingga pembebasan biaya BPHTB," ujarnya.

Oleh karena itu, Guspardi berharap Kementerian ATR/BPN bisa mengoptimalkan berbagai program dan layanan yang telah disusun. 

Kemudian penting dilakukan koordinasi kepada seluruh Kanwil dan Kantah ATR/BPN di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. 

"Selanjutnya mesti dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Sehingga masyarakat mengetahui dan bisa memanfaatkan tujuh layanan proritas dari Kementerian ATR/BPN dengan optimal," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, meluncurkan tujuh layanan prioritas dalam Rapat Kerja Nasional Pada Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Cakra Teknologi Teken Kerjasama Bidang Pertanahan dengan Kementerian Agraria

Dari tujuh layanan prioritas, empat layanan sudah dilakukan secara elektronik. Sehingga bisa mengurangi 40 persen antrean. 

"Hal ini merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya peningkatan investasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan serta tata ruang lewat transformasi digital," ujar Hadi Tjahjanto.