TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang khawatir dunia akan melihat Indonesia menjadi Banana Republic atau Republik Pisang.

Adapun kekhawatiran itu sebagai wujud protes AHY mengenai isu penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu takut penundaan pemilu membuat dunia melihat Indonesia jadi Republik Pisang.

Menurut Hendrawan, pernyataan AHY tersebut hanya sebuah retorika belaka.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menyatakan akan ada banyak narasi baru yang dikeluarkan oleh sejumlah tokoh.

"Retorika jelang pemilu. Akan banyak diksi dan narasi baru yang digunakan," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).

Hendrawan menambahkan bahwa retorika tersebut sengaja digulirkan AHY untuk menarik perhatian publik menjelang Pemilu 2024.

"Tujuannya untuk menarik perhatian publik, termasuk media," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku khawatir dunia bakal melihat Indonesia menjadi republik pisang atau 'Banana Republic' jika akhirnya menunda Pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, penundaan pemilu nantinya membuat akan adanya ratusan pejabat yang bakal ditunjuk menjadi pelaksana tugas. Dengan kata lain, mereka berkuasa tanpa lewati pemilu yang demokratis. 

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republic. Banana republic karena semua pejabat demua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Adapun banana republic merupakan istilah yang diciptakan penulis Amerika Serikat O Henry. Istilah itu merujuk kepada negara yang dipimpin oleh diktaktor dan oligarki.

Negara tersebut politiknya tidak stabil dan ekonomi negaranya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas. Adapun sumber daya terbatas itu salah satunya adalah pisang.

Menurutnya, isu penundaan pemilu itu memungkinkan adanya pelaksana tugas (Plt) Presiden RI. Tak hanya itu, nantinya akan ada ratusan bahkan ribuan Plt anggota DPR dan DPRD RI di Indonesia.

"Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden? Apa iya akan ada ratusan plt anggota DPR RI dan DPD Ri? Apa iya akan ada ribuan plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?," jelas AHY.

Imbasnya, kata AHY, nantinya akan ada kekacauan pada situasi nasional di Indonesia. Sebab, ada pelaksana tugas Presiden dan wakil rakyat yang bekerja selama penundaan pemilu.

"Kalau di negara kita ada plt presiden dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya chaosnya situasi nasional kita," jelasnya.

Baca juga: Ketua Panitia Pidato Politik AHY Jelaskan soal Makna Pidato

Menurutnya, pemimpin-pemimpin tersebut disebut tidak memiliki legitimasi yang kuat karena berkuasa tidak dipilih lewat pemilu yang sah.

"Tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," pungkasnya.