Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Junimart Girsang merespons soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato kebangsaan soal Pemerintahan Jokowi tak memihak rakyat kecil atau wong cilik.

Junimart Girsang meminta AHY meminta membuktikan pernyataannya.

Sebab, sejauh ini dirinya menilai, tidak ada rakyat kecil yang menentang pemerintahan Jokowi.

"Bahwa pak Jokowi itu tidak pro wong cilik silahkan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan pak Jokowi," kata Junimart saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

ia lantas, membandingkan soal kondisi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) yakni di Sumatera Utara.

Di mana kata Junimart, hampir 99 persen masyarakat di Dapilnya merasa senang dengan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: AHY Disebut Cocok Jadi Bakal Cawapres Pendamping Anies di Pilpres 2024

"Bahkan lebih radikal lagi mereka (masyarakat) mengatakan, sebaiknya pak Jokowi tetap presiden lagi lah aja pak, itu (masyarakat) di bawah loh, grasroot (akar rumput, red) walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945, hanya dua periode (presiden memimpin)," kata dia.

Dengan begitu, Junimart berharap pernyataan yang mengkritisi pemerintahan saat ini untuk dapat dibuktikan.

Sebab dirinya mengklaim kalau hingga kini masyarakat senang dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Itu lah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: PDIP Tanggapi Kritik AHY soal Utang Negara Membengkak Tiga Kali Lipat Jadi Rp 7.733 Triliun

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut anggaran negara banyak membiayai proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur hanya untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri.

Menurutnya, proyek-proyek itu justru tidak banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil atau wong cilik. Termasuk, berdampak terhadap rakyat miskin dan tidak mampu.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Tegaskan Tolak Perppu Cipta Kerja, AHY Klaim Banyak Investor Batal Investasi di Indonesia

AHY menyebut proyek-proyek tersebut membuat defisit anggaran negara yang berimbas terhadap kenaikan utang negara.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir, kata AHY, utang negara mengalami kenaikan tiga kali lipat.

"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640Triliun. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pemerintah kini juga kesulitan untuk membayar utang karena keuangan negara terus mengalami tekanan. Nantinya, rakyat yang bakal menanggung utang itu lewat pajak.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar hutang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar," tukasnya.