Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU menegaskan kembali tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan dirinya sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023.

Hal tersebut, kata Mahfud, karena data yang disampaikan dirinya dan Sri Mulyani berasal dari sumber data yang sama yaitu Data Agregat Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PPATK tahun 2009 sampai 2023.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara Senayan Jakarta, Selasa (11/4/2023).

"Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama," kata Mahfud MD.

"Keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat itu sama, dengan total nilai transaksi agregat lebih dari Rp 349 triliun. Itu sama antara Kementerian Keuangan dengan Kemenko Polhukam," lanjut dia.

Mahfud MD menjelaskan dirinya selaku Ketua Komite TPPU mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik itu berupa LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu, maupun LHA/LHP yang dikirimkan ke APH.

Baca juga: Mahfud MD: Tidak Ada Perbedaan Data yang Disodorkan Ketua TPPU dengan Sri Mulyani ke DPR

Sedangkan Kementerian Keuangan, kata dia, hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima, dan tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kemenkeu.

"Jadi datanya sama menyangkut Kementerian Keuangan, cuma yang ke APH Menteri Keuangan tidak mencantumkan, itu saja. Tapi sama seluruhnya," kata Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membandingkan datanya dengan milik Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349,8 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009-2023.

Menurutnya, dalam penjelasan Mahfud soal transaksi Rp349 triliun dibagi menjadi tiga bagian, pertama transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu senilai Rp35,54 triliun.

Baca juga: Mahfud MD dan Sri Mulyani Santai Sebelum Rapat Bareng Komisi III DPR Bahas Transaksi Rp 349 Triliun

"Ini jumlah LHA (laporan hasil akhir) sebanyak 153, yang ke APH 83, kemudian jumlah entitasnya ke ASN Kemenkeu 461, ASN K/L lain 11, dan non ASN ada 294 entitas," kata Sri Mulyani.

Melihat data tersebut, Sri Mulyani mengajak Anggota Komisi II DPR untuk melihat gambaran data milik Kemenkeu, di mana datanya hampir sama tetapi bukan seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu sebagaimana disebut Mahfud.

"Angka Rp35,54 triliun (data Mahfud), ada 135 surat yang dikirim ke Kemenkeu. Makanya kami sebutkan yang kuning dibagi dua, surat dikirimkan ke Kemenkeu (pegawai) ada 135 surat itu nilainya Rp22 triliun," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Sebagian Besar Transaksi Mencurigakan Rp349 T Sudah Diselesaikan Kemenkeu