TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam rapat bersama DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023) hari ini.

Diketahui hari ini dijadwalkan rapat DPR RI dengan agenda pembahasan mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud MD berharap rapat hari ini dapat berjalan sesuai rencana yang telah diagendakan dan tidak maju mundur lagi.

Pernyataan ini diungkapkan Mahfud dalam akun media sosial Instagram miliknya, @Mohmahfudmd, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: 7 Poin Hasil Rapat Komite TPPU Terkait Transaksi Mencurigakan Kemenkeu Senilai Rp 349 Triliun

"Bismillah mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang sy Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Sy sdh siap hadir," kata Mahfud dikutip dari Instagram-nya.

Bahkan Mahfud MD juga 'menantang' Benny K Harman untuk ikut hadir dalam rapat nanti.

Tak hanya Benny K Harman, Arteria Dahlan dan Anggota Komisi III DPR RI fraksi PP, Arsul Sani juga diminta Mahfud turut hadir dan tidak mencari-cari alasan untuk absen.

"Sy tantang Sdr Benny K Harman jg hadir dan tdk beralasan ada tugas lain. begitu jg dengan Sdr Arteria dan Sdr Arsul Sani. Jgn cari alasan absen," kata Mahfud.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman sempat menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Benny menyatakan bahwa dirinya siap menantang balik Mahfud MD agar membuka pernyataan soal transaksi mencurigakan tersebut secara jelas.

Pernyataan itu disampaikannya setelah Mahfud MD sebelumnya menantang sejumlah anggota DPR terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kemenkeu.

"Saya siap menantang. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Indonesia, untuk rakyat. Tidak ada prasangka, tidak masalah personal saya dengan Pak Mahfud."

Baca juga: Update Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Tegaskan Lagi Tak Ada Perbedaan Data Disampaikan

"Saya menantang supaya Pak Mahfud buka, supaya buka sejelas-jelasnya, apa yang disampaikan itu tidak menjadi spekulasi, analisa di publik, spekulasi itu sangat jelek," jelasnya, dikutip dari Tribunpekanbaru.com, Rabu (29/3/2023).

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan juga sempat debat panas dengan Menkopolhukam Mahfud MD saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, Rabu (29/3/2023) lalu.

Termasuk soal Mahfud MD yang dituding telah membocorkan dokumen mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hingga berbuntut Arteria Dahlan sempat mewanti-wanti Mahfud MD mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Seperti diketahui hari ini, Selasa (11/4/2023) DPR akan mengadakan rapat untuk membahas mengenai transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemarin, Menkopolhukam Mahfud MD sudha memastikan dirinya bersama jajaran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menghadiri rapat hari ini

"Besok. Ya kami akan hadir besok," kata Mahfud saat jumpa pers yang didampingi Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Update Transaksi Mencurigakan Pegawai Kemenkeu Rp 349 Triliun, Mahfud MD Bakal Bentuk Satgas

Rapat membahas transaksi janggal tersebut juga telah dikonfirmasi Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani.

"Besok Insya allah. Siang," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI berencana kembali menggelar rapat membahas transaksi janggal Rp 349 Triliun pada pekan depan, atau sebelum memasuki masa reses.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkonfirmasi bakal menghadiri rapat tersebut.

"Insyaallah sih infonya semua sudah mengonfirmasi akan hadir," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Arsul mengatakan tidak menutup kemungkinan dibentuk panitia khusus (pansus) setelah rapat pekan depan selesai.

Namun yang jelas, Komisi III DPR ingin membongkar permasalahan ratusan triliun transaksi janggal yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Keinginan kita semua itu, kasusnya itu bisa dibongkar diurai tentu secara proporsional," ujar Arsul.

"Nah apakah untuk sampai ke sana itu perlu dorongan pansus atau tidak maka sekali lagi kita perlu nanti lihat apa yang akan terjadi di rapat, yang jelas pasti pansus itu opsi yang tidak boleh ditutup menurut saya," tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Komisi III sudah lebih dulu menggelar rapat kerja dengan Kepala PPATK pada 21 Maret 2023.

Kemudian, Komisi III menggelar rapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dihadiri Mahfud MD dan Kepala PPATK pada 29 Maret 2023.

Namun Menkeu Sri Mulyani berhalangan hadir dalam rapat tersebut.