Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membantah soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe atau ikut mencampuri urusan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Said seusai Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyentil Presiden Jokowi ikut cawe-cawe Pilpres 2024.

Said mengatakan Presiden Jokowi tak mungkin melecehkan kedaulatan partai dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden.

"Setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya," kata Said kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Dia menegaskan pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka beberapa hari lalu sangatlah pantas.

"Mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan K. H. Ma’ruf Amin," ujar Said.

Baca juga: Pujian Anies Baswedan ke Jokowi Soal Pembangunan Tol dan Isi Pidato Politiknya di Hadapan Relawan

Said menyebut tak ada salahnya ketika para ketua umum parpol tersebut bertemu Jokowi agar program-program pemerintah saat ini dilanjutkan pada periode yang akan datang.

"Mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi salahnya di mana?" ungkapnya.

Dia meyakini Presiden Jokowi menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem. Sebab Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi, bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya masing-masing," ucap Said.

Karenanya, Said meminta Denny agar tak melempar kesalahan ke orang lain bila capres yang didukungnya elektabilitas tidak cukup laku.

"Jangan biasakan melempar salah ke orang lain. Kelas profesor tetapi adab politiknya menuduh sana sini sungguh cermin buruk rupa," imbuhnya.

Denny sebelumnya menanggapi pernyataan Jokowi yang mengakui dirinya merupakan seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik.