7 Kritik Terbaru Anies Baswedan dalam 2 Hari Terakhir: Soal Persekusi, Kasus BTS hingga Jalan Tol
Dua hari terakhir ini, bakal calon presiden Anies Baswedan kini mulai terbuka mengkritik pemerintah.
Editor: Hasanudin Aco
"Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya," kata Anies.
Anies mengingatkan agar jangan ada intervensi politik dalam penanganan kasus hukum apapun.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar hukum tak hanya ditegakkan kepada lawan, melainkan kepada kawan juga harus ditegakkan.
6. Pencitraan Lari
Anies Baswedan memilih untuk tak melakukan pencitraan saat bertemu dengan masyarakat.
Apalagi mengunggah kegiatannya di media sosial.
Anies lantas menyindir seseorang yang melakukan jogging pagi untuk difoto dan dishare di media sosial.
Baca juga: Anies Baswedan Pilih Serap Aspirasi Tanpa Publikasi: Bukan Lari-lari untuk Posting Foto
Hal itu disampaikan Anies saat pidato dalam acara 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/5/2023). Hadir dalam acara itu ribuan relawan Anies dari sejumlah wilayah di Indonesia.
"Saya datang di banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa sering kali saya hanya datang sendirian, masuk ke suatu tempat, masuk ke sebuah warung tahu, tahu yang punya warung ngeliatin aja," kata Anies.
7. Masyarakat Tertekan
Anies Baswedan mengatakan sebagian masyarakat Indonesia masih merasa tertekan meski sudah mengecap reformasi 25 tahun lamanya.
Dia pun menyinggung soal pemilihan presiden tahun depan.
Dia berharap, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait siapa saja yang boleh maju menjadi calon presiden (capres) maupun yang tidak.
"25 tahun lalu ketika perjuangan reformasi, kita ada di suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan," kata Anies dalam acara Temu Kebangsaan di lapangan tenis indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
"Dulu negara mengatur siapa saja boleh maju ke Pilpres, walikota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," imbuh Anies.
Anies menyebut, negara harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk soal siapa yang akan didukungnya menjadi presiden masa depan.