TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ramai-ramai mengkritik pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik yang mereka sampaikan itu terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum dan demokrasi di tanah air.

Hal itu diungkap ketiganya dalam sambutannya du Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Anies Baswedan yang di acara itu pertama kali memberikan sambutan menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode- periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies.

Baca juga: 7 Kritik Terbaru Anies Baswedan dalam 2 Hari Terakhir: Soal Persekusi, Kasus BTS hingga Jalan Tol

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru sangat sedikit. Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang menbawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Menurut dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Menurut Anies seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," ujarnya.

Selain masalah infrastruktur, Anies menyinggung soal subsidi yang tidak tepat.

Menurutnya, subsidi seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan. "Bagaimana subsidi kita kelak diatur secara berkeadilan, jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan," kata Anies.

Kritik JK

Senada dengan Anies, Jusuf Kalla juga mengritik pembangunan jalan pada era Presiden Jokowi yang rusak di beberapa kota, seperti Lampung, Jambi, hingga Makassar.

Seperti Anies, Ia memandang Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol yang  dipersepsikan 'hanya untuk orang-orang beruang'.

Menurut JK, hal itu merupakan ketidakadilan untuk rakyat.

"Dengan bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya memerintah membuat jalan tol. Itu penting. Tapi 170 ribu Km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ujar JK.

JK berpendapat tak semua orang bisa menikmati jalan tol.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu pun mengakui dirinya turut bertanggung jawab akan kondisi kerusakan jalan dan pembangunan tol.

"Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang, tapi lihat dari apa yang dirasakan orang. Petani yang enggak bisa bayar tol, makanya jalannya berlubang-lubang," katanya.

Kritik AHY

Sementara itu AHY menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang dinilainya merosot tajam. Ia bahkan menilai hukum saat ini tajam ke lawan tumpul ke kawan.

"Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan," kata AHY. AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia.

Di sisi lain, AHY menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot dan sebentar lagi akan jatuh ke jurang. Ia mengatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam.

"Kita yang kritis, PKS, NasDem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya?," katanya.

Menjawab semua kritikan itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan perbandingan yang disampaikan Anies menegaskan bahwa sudut pandangnya parsial dan tidak melihat secara keseluruhan.

"Semua pembangunan yang dilakukan pemerintahan siapapun presidennya, itu harus kita lihat sudut pandangnya, ini sebagai bagian dari membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Harusnya cara pikirnya seperti itu. Jadi cara berpikirnya jangan parsial-parsial (sebagian)," ujarnya, Minggu (21/5).

Menurut Ade, selama pemerintahan Jokowi banyak pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun dan sangat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Misalnya, pembangunan jalan tol meskipun berbayar tapi membantu ekonomi rakyat dan kalangan pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan cepat.

Sebab, tol adalah salah satu penghubung antar wilayah yang bisa dilakukan dengan cepat.

Pengiriman barang dari satu provinsi ke provinsi lain bakal berlangsung lebih cepat dengan jalan tol.

"Pengguna jalan kan biasa siapa saja, apakah masyarakat umum atau kebutuhan bisnis. Nah kalau kebutuhan bisnis tentu perlu kecepatan waktu kan, dia menghubungkan dari satu tempat ke tempat lainnya," jelasnya.

Dijawab Politisi PPP

Sementara merespons kritikan AHY yang menilai penegakan hukum seolah-olah tajam ke lawan dan tumpul ke kawan, Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut pidato AHY itu tidak tepat jika dikaitkan dengan penegakan hukum terkait korupsi.

"Jika bagian pidato AHY dalam Milad PKS tentang penegakan hukum yang seolah tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan itu terkait proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menkominfo Johnny Plate, maka saya menilai bahwa bagian pidato itu tidak pas dan tidak mencerminkan keadaan empirik penegakan hukum terkait kasus korupsi," kata Arsul.

Arsul memberikan alasan terkait tidak tepatnya penegakan hukum tajam ke lawan itu.

Menurut Arsul, beberapa kasus korupsi yang melibatkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) diungkap.
"Setidaknya ada tiga hal untuk menunjukkan soal tidak pas-nya bagian dari pidato tersebut.

Pertama, selama masa pemerintahan Jokowi ini beberapa menteri lain dari 'partai kawan koalisi' yang juga menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi. Kita sama-sama ingat kasus korupsi di periode Jokowi yang pertama ada Mensos yang sedang menjabat, yakni Idrus Marham yang juga diproses hukum. Kemudian pada tahun-tahun awal periode kedua Pak Jokowi, bahkan dua menteri sekaligus terkena proses hukum kasus korupsi, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo," kata dia.

Selain itu, Arsul menyebut anggota DPR dari partai koalisi Jokowi yang terlibat korupsi juga diusut.

"Di luar menteri, ada kasus korupsi politisi senior dan anggota DPR, Alex Noerdin, yang juga dari partai koalisi yang juga diproses hukum Kejagung. Kedua, Jhony Plate itu adalah dari partai yang masih ada dalam koalisi. Jadi bukan lawan politik. Pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem tidak menjadikan NasDem adalah partai lawan politik," katanya.

Di sisi lain Arsul justru menyindir beberapa kasus korupsi di era Presiden SBY yang belum tuntas sampai saat ini. Di antaranya kasus korupsi Bank Century.

"Ketiga, yang terjadi justru menurut saya ada situasi sebaliknya di mana kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan SBY malah belum tertuntaskan di periode pemerintahan sekarang. Contoh kasus korupsi bailout Bank Century. Sampai dengan saat ini baru satu kasus saja yang diproses hukum atas nama Budi Mulia, padahal banyak nama-nama lain yang disebut dalam surat dakwaan kasus Budi Mulia sebagai turut serta atau pihak yang bersama-sama," katanya.(tribun network/igm/dod)