Ketua KPU: Indonesia Patut Bersyukur, Tidak Ada Istilah Politik Penculikan Hingga Pembunuhan
Hasyim mencontohkan negara Pakistan, dimana dalam perhelatan politik yang tidak lepas dari konflik Suku Agama, Ras, dan antargolongan (SARA)
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun kerap terjadi gesekan saat Pemilihan Umum (Pemilu), menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari Indonesia patut bersyukur.
Pasalnya tidak ada penculikan hingga pembunuhan dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia.
Hasyim mencontohkan negara Pakistan, dimana dalam perhelatan politik yang tidak lepas dari konflik Suku Agama, Ras, dan antargolongan (SARA) kerapkali terjadi istilah penculikan politik hingga pembunuhan politik.
"Negaranya menganut agama Islam, penduduknya mayoritas Islam, tapi gara-gara perbedaan pandangan, mazhab, yang dijadikan alat untuk berkuasa, Jumatan aja gak aman, karena sering ada bom," ujarnya dalam Seminar Nasional bertajuk 'Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Hasyim mengatakan Pemilu dan Pilkada disebut sebagai arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Oleh karena itu, diskusi yang berkaitan pencegahan konflik dalam Pemilu dan Pilkada dianggap tidak mungkin.
Namun hal yang perlu dicegah adalah kekerasan sebagai instrumen yang ada dalam teori konflik itu sendiri.
"Contoh, kursi Presiden hanya 1, tapi yang memperebutkan banyak. Maka mau tidak mau disitu ada kontestasi, konflik, dan kompetisi. Sehingga yang kita cegah itu bukan konfliknya, tapi bagaimana mencegah kekerasan sebagai instrumennya," ujarnya.
Ketua KPU mengatakan Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam budaya, termasuk berbagai macam pilihan politik.
Menjelang kontestasi Pemilu, perhelatan politik tidak lepas dari konflik Suku Agama, Ras, dan antargolongan (SARA).
Baca juga: Diduga Selundupkan Pasal yang Mudahkan Mantan Terpidana Jadi Caleg, ICW: KPU Berpihak Pada Koruptor
Karena itu, semua pihak harus ikut berperan serta mencegah isu SARA dalam pemenangan kontestasi.
"Politik identitas, baik itu kesukuan maupun keagamaan harus dihindari," ujarnya.