"Saya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum bersama Bapak Menteri Kemendagri juga ikut bagian dari pada upaya ini, sinergi ini, beberapa waktu yang lalu dipimpin langsung oleh Pak Menkopolhukam untuk membicarakan dan mengkoordinasikan ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa tugasnya yaitu, melaksanakan arahan Mendagri bahwa mengingatkan kembali kawan-kawan pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota sampai pada jajaran terdepan pemerintahan desa dan kelurahan bergerak bersama karena ini pekerjaan besar tentu harus bentuk-bentuk sinergi dan bentuk-bentuk inovasi kerjasama itu harus dilakukan. 

Supaya ini tidak menjadi masalah berulang-ulang dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun bukannya menjadi berkurang tetapi masalah ini malah bertambah.

"Pencerahan akan kita dapatkan oleh narasumber. Kami Kemendagri mendukung betul upaya ini karena ini bentuk nyata untuk perlindungan sebagai sebuah negara yang berdaulat, merdeka, kepada warga bangsa," ucap Bahtiar.

"Terimakasih untuk kawan-kawan seluruh oejabat utama Kementerian Lembaga di tingkat pusat dan daerah, Partai Politik, Kalangan Pers, NGO, Ormas, Forum-forum warga, Forkopimda provinsi kebupaten/kota," tandasnya.

Hadir dalam webinar tersebut seluruh perwakilan dari stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang seperti BIN, Polri, Kumham, Kemenlu, Kemenaker, serta Ditjen Politik dan PUM Kemendagri.

Seluruh jajaran Pemerintah Daerah unsur Forkopimda provinsi kebupaten/kota. Kepala Badan Kesbangpol provinsi kabupaten/kota. Kepala BPPMI seluruh Indonesia.

Camat, Lurah, Kepala Desa, Organisasi Kemasyarakatan Asing, dan Anggota Forum-forum FKUB, FPK, FKDM, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Tim Wasdin provinsi kebupaten/kota dan Tim Pemantauan Orang Asing.

Sebagi informasi kegiatan webinar ini dilatarbelakangi dengan terjadinya peningkatan trend Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di negara-negara ASEAN. 

Peningkatan kasus tersebut diketahui akibat adanya korban yang berhasil melapor kepada pihak berwajib serta hasil pengusutan terhadap sindikat TPPO lintas negara. Sebagian besar korban merupakan WNI yang direkrut secara non prosedural untuk menjadi online scammer dan industri perjudian.

Baca juga: WNI Korban TPPO Myanmar Dibekali Surat Tugas Palsu untuk Kelabui Petugas Imigrasi

Berdasarkan data di Kemenlu terdapat 1262 PMI yang menjadi korban TPPO yang telah ditangani oleh perwakilan di luar negeri dimana paling banyak ditemukan dibeberapa negara seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos.

Adapun data sepanjang 2017 sampai 2022 tercatat sebanyak 2.356 korban TPPO yang terlapor melalui Kemenpppa.