Pesan Dirjen Pemdes Kemendagri ke Kades di Kepulauan Sangihe: Ubah Hal Konsumtif Jadi Produktif
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menerima kunjungan kerja PJ Bupati
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menerima kunjungan kerja PJ Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan beserta 34 Kepala Desa, di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Pada kesempatan itu, Eko Prasetyanto mendorong Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). saat
Menurut Eko, dengan meningkatnya PADes akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat desa.
"Kalau ingin kesejahteraan harus ditingkatkan PADesnya. Kita harus ubah hal konsumtif menjadi produktif. Kalau PADes meningkat tentunya kesejahteraan akan meningkat," ungkap Eko.
"Bapak/Ibu semua mari menggali potensi desa yang ada di Sangihe untuk meningkatkan PADes," kata Eko.
Eko menambahkan apabila PADes meningkat tentu tidak hanya desa yang maju tetapi juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Eko, Kepala Desa di Sangihe bisa belajar banyak dari berbagai Desa yang PADes tinggi, salah satunya Desa Kutuh di Badung, Bali yang PADes nya di atas Rp10 Miliar.
"Desa Kutuh, Badung ini mempunyai PADes sampai Rp50 Miliar. Hal ini bisa dilakukan tinggal kemauan, kesempatan Ada di tangan Bapak/Ibu," ujar Dirjen Bina Pemdes.
Eko mengatakan kalau PADes tinggi bukan hanya bermanfaat bagi desa itu sendiri tetapi juga bagi kepala desa karena telah meninggalkan legacy yang baik.
"Untuk memajukan desa harus dilakukan secara bersama dan gotong royong, Bapak/Ibu bisa bekerjasama dengan berbagai," tutur Eko.
Dirjen Bina Pemdes menerangkan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri sebagai rumah besar dari pemerintah desa, senantiasa terbuka bagi pemerintah desa yang ingin berkonsultasi.
Baca juga: Staf KPU Sangihe yang Diberhentikan DKPP Disebut Koalisi Masyarakat Sipil Sebagai Korban
Turut hadir Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa, dan BPD Murtono, Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Lutfi, dan Plh. Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa Sri Wahyu Febrianti Firman. (*/)
