Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa Kapolri memerintahkan seluruh Polda untuk membentuk satuan tugas daerah (Satgasda) TPPO.

Nantinya Satgasda itu dipimpin oleh Wakapolda masing-masing.

"Ditindaklanjuti di setiap Polda membentuk Satgasda TPPO dipimpin Wakapolda," terangnya.

"Humas memonitor hasil pemetaan dan pengungkapan TPPO baik dari satgas pusat dan daerah, serta memitigasi informasi tersebut ke teman-teman media," tambahnya.

Lima Terduga Bandar TPPO Diburu,

Terduga bandar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di buru oleh pihak kepolisian.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Breskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Agus Andrianto mengkonfirmasi pihaknya telah memburu lima orang terduga bandar TPPO.

Namun, Agus enggan menyebut kelima nama terduga bandar TPPO.

"Ya sudah diburu. Tapi kalau disebutkan orangnya kan lari."

"Makanya kemarin sempat kita buru, gara-gara disebutkan namanya, ya intinya TPPO ini menjadi atensi serius pemerintah," kata Agus.

"Ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat KTT di Labuan Bajo dan Pak Kapolri menjadi Ketua Harian, harapannya upaya dari mulai pencegahan sampai dengan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik," tambahnya .

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku telah menyerahkan lima nama bandar yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mereka diduga menjadi bandar yang menempatkan WNI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura melalui Batam.

"Iya (lima sindikat diserahkan). Mestinya mereka diduga kuat menjadi bandar yang selalu menempatkan (pekerja) ke Malaysia dan Singapura melalui Batam," ujar Benny.

(Tribunnews.com/Ifan/Abdi Ryanda Shakti/Gita Irawan)