Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengklarifikasi perihal pihaknya yang meminta Garuda Indonesia, menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ke Tanah Suci.

Indra menegaskan bahwa permintaan itu terkait fungsi pengawasan anggota DPR terhadap pelaksanaan ibadah Haji 2023, bukan untuk kepentingan pribadi anggota DPR.

“Timwas haji itu setiap tahun mengawasi kegiatan haji mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Dalam timwas haji ini dibagi dua tim, tim persiapan dan tim pengawasan pelaksanaannya,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Minta Jatah 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda Untuk Naik Haji, Anggota DPR: Ada UU yang Melarang?

Indra mengakui bahwa menghubungi Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, yang notabene merupakan sahabat lamanya.

Tujuannya untuk memastikan ketersediaan 80 kursi business class penerbangan dari maskapai berplat merah tersebut.

“Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya. Kurang lebih jumlahnya 80 orang,” ujar Indra.

Sebanyak 80 kursi business class ini terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN serta ada tim pendukung dari pihak sekretariat.

Baca juga: Dirut Garuda Diminta Siapkan 80 Kursi untuk Pejabat Tinggi Berangkat Haji

Indra menegaskan 80 kursi business class tidak gratis, melainkan sudah dianggarkan oleh pihak DPR.

“Tapi saya tegaskan disini ya, kami tidak minta gratis, kami tetap membayar. Karena kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk, jangan kan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga,” kata Indra.

Kendati demikian, Indra mengungkapkan hingga kini belum ada kepastian untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.

DPR, lanjut Indra, aakan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi tersebut.

“Kami sih masih berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri. Namun jika memang tidak ada, kami akan cari jalan keluar. Misalnya dengan menggunakan maskapai lain atau maskapai asing,” ujarnya.

“Sehingga DPR pun akan tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan undang-undang dengan baik. Sekaligus bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam ke lima tersebut,” pungkas Indra.