Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi Terkait DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda untuk Naik Haji

KPK juga pernah melakukan kajian untuk memotret pos titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi Terkait DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda untuk Naik Haji
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/3/2022). 

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Adapun permintaan DPR ini Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan seperti dikutip dari Kompas.com.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut.

Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Klarifikasi Sekjen DPR

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengklarifikasi perihal pihaknya yang meminta Garuda Indonesia, menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ke Tanah Suci.

Indra menegaskan bahwa permintaan itu terkait fungsi pengawasan anggota DPR terhadap pelaksanaan ibadah Haji 2023, bukan untuk kepentingan pribadi anggota DPR.

“Timwas haji itu setiap tahun mengawasi kegiatan haji mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Dalam timwas haji ini dibagi dua tim, tim persiapan dan tim pengawasan pelaksanaannya,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Indra mengakui bahwa menghubungi Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, yang notabene merupakan sahabat lamanya.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas