Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kos-kosan milik Rafael Alun Trisambodo di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan dihuni oleh banyak aparatur negara, termasuk jaksa.

Satu di antara unit-unit kos itu dihuni oleh pejabat pada Kejaksaan Agung, yakni Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum.

Saat dikonfirmasi, Ketut mengaku sudah dua kali menyewa kamar kos milik Rafael Alun.

Namun dia mengaku baru mengetahui empunya kos beberapa waktu belakangan.

Dia pun menampik kenal oleh si pemilik, Rafel Alun secara personal.

"Saya sudah dua kali kos di sana. Saya enggak ada kenal (Rafael Alun). Ngapain saya kenal sama dia. Orang kita bayar kok," ujarnya pada Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Usai Aniaya David, Mario Dandy Ditelepon Rafael Alun untuk Diajak Makan Malam

Ketut mengaku sudah mengetahui bahwa kos-kosan itu menjadi satu di antara banyaknya aset Rafael Alun yang disita oleh KPK.

Namun hingga kini, dia dan penghuni lain masih menempatinya karena belum ada surat resmi dari KPK untuk mengosongkan kos tersebut.

"Masih. Kan belum ada surat dari KPK juga," ujarnya.

Sebagai jaksa yang pernah bertugas di KPK, dia mengatakan bahwa penyitaan aset tidak mesti serta-merta diiringi pembekuan.

Terutama untuk aset-aset seperti hotel, apartemen sewa, maupun rumah kos-kosan.

"Kan kalau misalnya sekarang disita, terus dibekukan, tidak ada apa-apa, negara rugi, rusak nanti. Nanti operasionalnya siapa yang bayar kalau misalnya dibekukan?" katanya.

Meski demikian, dia mengaku siap jika disuruh angkat kaki dari kosan tersebut.

Katanya, para jaksa termasuk dirinya juga diberi opsi untuk tinggal di mess Kejaksaan Agung.

"Kalau kami disuruh keluar juga, kami bisa nyari kos-kos di sebelahnya. Di sebelahnya itu kebetulan ada flatnya Kejaksaan," ujar Ketut.

Sebagai informasi, untuk tinggal di kos Rafael Alun tersebut, Ketut dan penghuni lainnya harus merogoh kocek Rp 4 juta setiap bulan.

Harga sewa itu diakuinya sudah tergolong murah. Sebab kos-kosan Rafael Alun di kawasan Blok M ada yang dihargai Rp 6 juta lebih per bulan.

Katanya, yang terpenting ialah jarak dekat dengan tempat kerja.

"Di sana, sebelahnya itu ada 6 juta, 7 juta. Kita kan dekat saja ke kantor. Mobilitas saya kan tinggi," katanya.

Uang Rp 4 juta per bulan untuk membayar sewa kos, disebutnya tak bisa disamakan dengan pekerja-pekerja yang digaji UMR.

"Jangan dilihat uang 4 juta itu dibandingkan dengan UMR. Ya salah lah. Memang Kapus gajinya UMR? Saya justru nyarinya yang ekonomis," ujarnya.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, jabatan kepala pusat yang diemban Ketut setara dengan eselon IIa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, gaji Ketut sebagai Kapuspenkum yang masuk golongan IIa PNS, sebetulnya tak lebih besar dari UMR Jakarta.

Dalam peraturan itu, tertera bahwa gaji pokok PNS golongan IIa berkisar pada Rp 2.022.200 hingga Rp 3.373.600.

Namun sebagai jaksa, Ketut juga memperoleh berbagai tunjangan. Termasuk di antaranya tunjangan kinerja.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011, jabatan Kapuspenkum masuk ke dalam grade atau kelas jabatan 14.

Lalu dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, kelas jabatan 14 berhak memperoleh tunjangan kinerja Rp 17.064.000 setiap bulan.

"Kelas Jabatan: 14. Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan: Rp 17.064.000," sebagaimana tertera dalam dokumen peraturan tersebut.