TRIBUNNEWS.COM -  Saat ini, Indonesia berada dalam proses aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang mana Indonesia berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan,  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut harus selaras dengan rencana Pemerintah untuk masuk menjadi anggota OECD.

"Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya
dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih
tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,” ungkap Menko
Airlangga dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Menko Airlangga: Manfaatkan Bonus Demografi, Indonesia Siap Menuju Negara Maju Berpenghasilan Tinggi

Dukungan positif untuk bergabungnya Indonesia juga diberikan oleh pihak OECD, mengingat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.

OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.

Karenanya, calon ASN yang direkrut, lanjut Menko Airlangga, tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.

"Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat.
Untuk itu kita tidak bisa menggunakan cara lama dan biasa. Perlu terobosan, adaptasi, dan
inovasi. Terutama dalam perekrutan dan pengembangan kompetensi ASN,” tegas Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,03 Persen Terbesar Kedua di Negara G20

Dalam siaran persnya, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi anggota OECD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap tentang bagaimana  pendapatan per kapita saat ini bisa sejajar dengan negara-negara anggota OECD lain.

"Banyak standar di K/L yang ditingkatkan, dan tentunya ASN harus siap,” pungkas Menko Airlangga.

Untuk diketahui, Airlangga menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023) mewakili Presiden Joko Widodo.

Acara ini turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Panitia Seleksi Nasional Tahun 2023, Pimpinan Lembaga, para Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. (*)

Baca juga: Menko Airlangga Terus Dorong Digitalisasi Keuangan Bagi UMKM Agar Naik Kelas