TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh merespons terkait pernyataan pengamat politik, Rocky Gerung, yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyayangkan Rocky Gerung tersandung permasalahan dugaan penghinaan terhadap RI1.

"Masyarakat juga jangan terganggu dengan istilah aksi sejuta buruh, propaganda-propaganda melalui sosmed, dan sangat disayangkan bang Rocky kesandung juga," kata Said, dalam konferensi pers secara daring, Jumat (4/8/2023).

Terkait hal itu, menurut Said, melakukan propaganda adalah hal yang boleh, asal tidak menjatuhkan martabat orang lain.

"Propaganda boleh, tapi enggak usah merendahkan martabat orang lain, tidak boleh menyerang presiden, tidak boleh menyerang orang lain, kelompok lain tidak usah lah," ujarnya.

Sementara itu, Said Iqbal menegaskan, Partai Buruh tidak berhubungan dengan kelompok relawan Jokowi, yang bakal menggelar aksi 'tangkap Rocky Gerung', pada 10 Agustus 2023 mendatang.

Hal ini dijelaskan Said Iqbal terkait Partai Buruh yang juga bakal menggelar aksi bersama beberapa organisasi serikat buruh, sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 9 Agustus 2023.

Adapun di antara serikat buruh tersebut, yakni TSK dari SPSI Andi Gani, FSP KEP SPSI Sunandar, SPN KSPI dan FSPMI.

"Ini kita lakukan aksi 9 Agustus, akibat sidang yang diundur oleh Mahkamah Konstitusi ke 9 Agustus," kata Said.

"Itu aksi Partai Buruh dan serikat buruh ini tidak berhubungan dengan aksi sejuta buruh dan tidak berhubungan dengan kelompok relawan pak jokowi yang akan melakukan aksi 10 Agustus dengan kasusnya 'Rocky Gerung'. Jadi kami tidak ada hubungan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melaporkan Pengamat Politik, Rocky Gerung, soal pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi.

Mahfud MD menyebutkan, Presiden Jokowi tidak mau melaporkannya karena menganggap hal tersebut remeh.

"Pak Jokowi enggak mau lapor. Karena bagi Pak Jokowi remeh saja, ngapain dilaporin," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (4/8/2023).

Pihak Istana, dikatakan Mahfud MD, bisa saja melaporkan soal penghinaan itu ke kepolisian.