Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mempertanyakan pihak yang bersemangat untuk menyeret pernyataan Pengamat Politik, Rocky Gerung ke ranah hukum.

"Kita patut mempertanyakan intelektualitas, komitmen serta pemahaman demokrasi dari pihak-pihak yang sangat bersemangat memperkarakan Rocky Gerung," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, Menkopolhukam Mahfud MD telah memberikan pernyataan tegas bahwa Presiden Jokowi tidak akan memperkarakan ini. Namun hingga kini, masih ada pihak yang terus melakukan manuver.

"Tampak nyata masih ada manuver-manuver terkait ini dari berbagai pihak yang hanya sekedar mencari panggung sebagai manifestasi politik ‘cari muka’," jelasnya.

Ia menyatakan bahwa adanya upaya pihak yang mencoba terus membuat perkara ini seolah menjadi gaduh. Adapun pihak yang membuat kegaduhan ini menamakannya sebagai kelompok pro Jokowi.

"Di sinilah relevansi dan diperlukannya cawe-cawe Pak Jokowi untuk menertibkan orang-orangnya. Bukan sebaliknya, malah memberi panggung ‘pembegal demokrasi’ seperti KSP Moeldoko untuk semakin memperkeruh situasi," ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa bagi yang paham demokrasi dan mengikuti perjalanan reformasi dinilai harus berterima kasih masih adanya intelektual kritis seperti Rocky Gerung.

Khususnya, kata dia, yang berani bersuara lantang melakukan kritik dan koreksi terhadap penguasa yang surplus power. Kritik yang berfungsi menjaga keawasan dan kewarasan publik untuk melakukan kontrol demokrasi terhadap kekuasaan yang bersifat ambivalen.

"Upaya pembungkaman, pengkondisian, apalagi jika sampai terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang seperti Rocky Gerung, hanya akan mempercepat matinya demokrasi. Tentu kita semua tak menginginkan itu," jelasnya.

"Sekali lagi, pada situasi seperti ini Jokowi mesti cawe-cawe agar tak menjadi malinkundang reformasi yang telah melahirkannya. Karena pembiaran sama halnya dengan ikut ambil bagian membantu percepatan matinya demokrasi," sambungnya.