Prabowo Cs Dilaporkan ke Bawaslu, Gerindra Sebut Sudah Izin, PDIP: Belum Apa-apa Sudah Melanggar UU
Menurut Hasto apa yang dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, melanggar Undang-undang (UU).
Editor: Malvyandie Haryadi
Hasto menjelaskan sebenarnya ia sangat menghormati pelaporan tersebut.
Dia menuturkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi harus menggelorakan semangat kemerdekaan, bukan menjadi tempat berkegiatan politik praktis.
"Namun, PDIP berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis."
"Apalagi di situ menegaskan ingin dan ingin berkuasa. Jadi museum itu tempat untuk melakukan perenungan menggali suatu semangat bagi Indonesia yang maju berkeadaban yang tinggi," ungkap Hasto.
Gerindra: Kami sudah dapat izin
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menanggapi santai pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas deklarasi pencapresan Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang dianggap problematik.
"Dari yang saya ketahui, aturannya tak menyalahi dan mendapatkan izin," kata Rahayu kepada wartawan pada Rabu (16/8/2023).
"Saya yakin pasti sudah ada pengecekan, memastikan, kita tidak mungkin memakai itu tanpa izin dari pengelola museum itu sendiri," ia menambahkan.
Rahayu mengajak semua pihak untuk mengecek kembali peraturan terkait penggunaan museum.
Menurutnya, pelaporan atas Prabowo dan kawan-kawan juga merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan.
"Kita hormati saja proses hukum. Namanya kita Indonesia kita taat pada hukum. Kalau ada yang melaporkan, itu hak mereka," ujar kemenakan Prabowo itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo angkat bicara terkait ketua umumnya, Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu RI atas dugaan melanggar ketentuan kampanye karena menggelar acara deklarasi dukungan capres di museum. Menurut Saras, acara deklarasi mendukung Prabowo sebagai capres 2024 itu tidak melanggar aturan.
"Kalau dari saya ketahui, aturannya tidak menyalahi dan dapat izin. Kita tidak mungkin pakai itu tanpa izin dari pengelola museum," kata Saras kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Kendati yakin acara deklarasi tersebut tidak melanggar aturan pemilu, Saras mengaku menghormati hak pelapor membuat laporan. Gerindra, kata dia, juga akan menghormati proses hukum Bawaslu RI. "Kita taat pada hukum," ujar keponakan Prabowo itu.
