TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau yang akrab dipanggil Bamsoet mengatakan Indonesia memiliki 5 permasalahan dalam berdemokrasi, utamanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Persoalan Pemilu itu di antaranya terkait regresi demokrasi, politisasi identitas, politik uang (money politik), penilaian publik atas integritas penyelenggaraan pemilu, hingga lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu.

"Saya lebih senang lagi kalau juga dibahas apakah pilihan demokrasi kita hari ini, yang ala barat ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudharatnya di masyarakat kita. Ini penting menurut saya, jangan sampai kita terlalu lama kesalahan dalam memilih jalan," kata Bamsoet di seminar LDII bertajuk 'Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024', Rabu (23/8/2023).

Dalam regresi demokrasi, banyak pengamat menilai demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas, utamanya pada indeks budaya politik, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat. 

Persoalan politik identitas menyebabkan polarisasi politik yang begitu besar dalam tiga edisi terakhir, dimana ada sejumlah pihak yang memanfaatkan kebencian untuk mendulang suara. 

Persoalan politik uang dan penilaian publik terhadap KPU dan Bawaslu menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan Pemilu.

“Terdapat beberapa temuan, seperti kontroversi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Di mana, terjadi kebocoran nama-nama anggota terpilih, sehari sebelum fit and proper test. Kemudian, dugaan tindak kecurangan verifikasi faktual partai politik. Serta, lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Bamsoet, agenda revitalisasi demokrasi, bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat. 

Langkah strategisnya adalah, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik serta meminimalkan politik identitas dalam Pemilu. 

Baca juga: Formappi: PKPU Kampanye Longgar, KPU Tidak Serius Melakukan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Ketua MPR juga mendorong elit politik menyusun program-program riil bagi masyarakat oleh para elit politik, serta memberikan dukungan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk menjaga integritas mereka.

"Pada akhirnya revitalisasi yang paling penting yang harus kita lakukan bersama-sama yaitu mendorong semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu," tutupnya.