Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, 1,7 Juta Penduduk Hidup dalam Garis Kemiskinan Ekstrem

Menteri Agraria menyebuts ebanyak 1,7 juta penduduk yang tinggal desa masuk kawasan hutan hidup dalam garis kemiskinan ekstrem.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in 2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, 1,7 Juta Penduduk Hidup dalam Garis Kemiskinan Ekstrem
Istimewa
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam acara Sambung Rasa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat dan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat di Rumah Dinas Bupati Karimun pada Selasa (29/8/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan terdapat 2.500 desa masuk kawasan hutan.

Sebanyak 1,7 juta penduduk yang tinggal di sana, kata Hadi, hidup dalam garis kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto Dorong Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Hal itu disampaikannya dalam acara Sambung Rasa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat dan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat di Rumah Dinas Bupati Karimun pada Selasa (29/8/2023).

"Terdapat 2.500 desa masuk kawasan hutan dengan jumlah penduduk 1,7 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem," kata Hadi dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (30/8/2023).

Ia menekankan rakyat-rakyat kecil yang papa dan tak punya apa-apa sangat menantikan kehadiran negara melalui Reforma Agraria untuk merobohkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

Oleh karena itu, kata dia, substansi dari pelaksanaan GTRA Summit adalah kepastian hukum dan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.

BERITA TERKAIT

"Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat," kata Hadi yang juga mantan Panglima TNI tersebut.

Hadi berharap kegiatan tersebut tidak hanya berakhir sekadar tanda tangan.

Baca juga: Panja Mafia Tanah DPR Minta Kapolri Evaluasi Penanganan Konflik Agraria di Riau

Namun demikian, ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kerja kongkrit dalam bentuk-bentuk kebijakan yang merobohkan tembok ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

"Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud," kata Hadi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas