"Semestinya Kemensos fokus pada kondisi ini untuk menyediakan support system pada keluarga dengan disabilitas guna mereduksi cost of exclusion tersebut," paparnya.

Fuad menegaskan, fokus gerakan semestinya tertuju pada penguatan terhadap pendidikan inklusif.

"Pendidikan inklusif kita selama ini kedodoran loh, amburadul. Baik dari sudut kurikulum, metode pembelajaran, belum ada Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki peran penting dalam suksesnya pendidikan inklusif, dan membangun lingkungan yang inklusif," ujarnya.

"Terus ini SLB mau dikembalikan ke Kemensos. Saya pesimis kualitas SLB akan semakin baik," imbuhnya.

SLB Bukan Cuma untuk Peningkatan Keterampilan Hidup

Lebih lanjut, Bahrul Fuad juga menyanggah pendapat yang menyebut SLB hanya dititikberatkan untuk mereka yang memiliki disabilitas berat, sehingga muatan kurikulumnya hanya untuk peningkatan kemampuan keterampilan hidup (life skills).

"Faktanya hingga saat ini masih eksis SLB A (netra), SLB B (bisu-tuli), SLB D (disabilitas fisik) yang layak untuk mengikuti pendidikan atau sekolah non-SLB dan memprihatinkan jika teman-teman kita ini pendidikannya hanya difokuskan pada peningkatan life skills," ujarnya.

Menurutnya, cara berfikir inilah yang kemudian merujuk pada quote yang disampaikan Fuad.

"Memang kalau orang tidak mengalami disabilitas, sikap dan tindakan mereka selalu didasarkan pada asumsi-asumsi terhadap disabilitas yang dibangun dari perspektif charity, stigma negatif, dan stereotip tentang disabilitas," ujarnya.

Asumsi-asumsi itu, lanjut Fuad, dinilai membuat para pengambil kebijakan dan beberapa teman disabilitas pesimis mewujudkan pendidikan inklusif dan masyarakat inklusif.

"SLB sebagai zona nyaman puluhan tahun untuk pendidikan disabilitas ini yang membuat para pengambil kebijakan enggan membuat terobosan untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan masyarakat inklusif."

"Oleh karena itu sinergi antar lembaga dan kementerian baik di tingkat pusat maupun daerah perlu dikuatkan dan masing-masing lembaga harus memiliki komitmen besar untuk menjalankan tupoksi dan perannya secara konsisten," pungkasnya.

Wacana Mensos Risma

Berdasar informasi yang dihimpun Tribunnews, Tri Rismaharini mengusulkan pendidikan inklusif atau SLB diambil alih menjadi ranah Kemensos.

Itu diungkapkan Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/9/2023).

Risma mengatakan ia berencana akan berdiskusi dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim; dan Menag, Yaqut Cholil Qoumas.

"Terus terang kita juga sempat diskusi, masalah memang di SLB. Sempat kemarin terlontar di saya, saya akan coba diskusi dengan Pak Mendikbudristek juga mungkin Pak Menag, biarlah kami (Kemensos) yang menangani untuk SLB," ujar Risma.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)