TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Komnas Perempuan dan Penggiat Inklusi Disabilitas, Dr Bahrul Fuad, menanggapi wacana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mengambil alih kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, ke Kementerian Sosial.

Menurut Fuad, rencana Mensos mengambil alih SLB justru menjadi titik kemunduran perjuangan inklusi yang dilakukan aktivis gerakan disabilitas.

"Di sekitar tahun 2018-an saya membuat sebuah quote dalam bahasa Inggris yang saya ambil dari perjalanan panjang saya baik sebagai orang dengan disabilitas atau sebagai orang yang aktif mendorong inklusi disabilitas. Quote tersebut adalah Everything you hear about disability is an opinion, not fact; everything you see on disability is a perspective, not the truth; unless you experience it."

"Apapun yang kamu dengar tentang disabilitas adalah sebuah opini, bukan fakta (kenyataan): apapun yang kamu lihat tentang disabilitas adalah sebuah perspektif, bukan kebenaran. Kecuali kamu mengalaminya (sebagai difabel)," ungkap Fuad kepada Tribunnews, Sabtu (16/9/2023).

Fuad mengatakan, sejak puluhan tahun nasib orang dengan disabilitas atau dulu disebut sebagai penyandang cacat diserahkan kepada Departemen Sosial yang kini berubah nama menjadi Kementerian Sosial.

"Sayangnya perubahan nama ini tidak dibarengi dengan perubahan paradigma Menteri dan jajarannya dalam memandang disabilitas. Rencana Mensos mengambil alih SLB ini dapat menjadi titik kemunduran perjuangan inklusi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan disabilitas," ungkapnya.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut Bakal Perjuangkan Mendikbud Berikutnya dari Muhammadiyah

Lanjutnya, peran kementerian atau lembaga dalam mendorong terwujudnya inklusi disabilitas ini sudah sejak tahun 2013 sudah dibahas di Bappenas pada rapat antar kementerian.

"Waktu itu saya memaparkan tentang Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Berpihak pada Disabilitas. Kita semua pasti sepakat bahwa (1) masyarakat inklusif adalah cita-cita kita bersama. (2) untuk mewujudkan masyarakat inklusif perlu sinergi antar kementerian dan lembaga, termasuk masyarakat (3) penting pelibatan aktif penyandang disabilitas," urainya.

Menurut Fuad, posisi SLB di Kemendikbud dan Kemenag tidak perlu diotak-atik, namun perlu dikuatkan.

"Peran Kemensos adalah bagaimana mengembangkan support system, supaya anak disabilitas yang bersekolah di SLB tetap bisa sekolah dan orang tuanya tetap bisa bekerja."

"Kita sebagai aktivis gerakan inklusi disabilitas kan sepakat mewujudkan masyarakat inklusif, bahkan dari pemikiran aktivis disabilitas yang radikal mendorong dihapusnya SLB, karena SLB itulah yang melanggengkan stigma negatif pada kita sebagai orang disabilitas," ungkap Fuad.

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Beras Kemensos

Konsep Cost of Exclusion

Lebih lanjut, Fuad mengatakan sejak tahun 2014 dirinya sudah sering menyampaikan tentang konsep Cost of Exclusion untuk penyandang disabilitas.

Konsep ini menjelaskan ada biaya hidup keluarga dengan orang dengan disabilitas lebih mahal dibanding dengan keluarga tanpa disabilitas.

"Selain itu keluarga dengan disabilitas juga menanggung direct cost dan indirect cost of disability. Artinya ada biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung oleh orang dengan disabilitas untuk menjalankan aktivitas kesehariannya sebagai seorang disabilitas."