Namun, pengakuan itu dianggap keluarga korban belum lengkap lantaran tak diiringi permintaan maaf.

"Yang pasti sekarang belum adanya pernyataan meminta maaf."

"Sebetulnya perkataan mengakui pada saat itu harus dilanjutkan dengan perkataan minta maaf," ujar Ilham Aidit.

Baca juga: Ilham Aidit Sebut Persekusi dan Stigmatisasi Eks PKI Masih Terjadi Hingga Saat Ini

Putra DN Aidit itu berujar permintaan maaf diibaratkan utang sejarah yang diwariskan negara, sama seperti utang uang.

Artinya, permintaan maaf mesti dilakukan lembaganya, bukan hanya perorangan atau rezim yang kala itu memimpin.

"Harus diselesaikan. Enggak bisa bilang 'Saya kan juga menumbangkan Soeharto, maka saya tidak meminta maaf.' Tidak!" katanya.

Pernyataan itu seolah menjawab ucapan pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam pertemuannya dengan para eksil di Belanda pada Minggu (27/8/2023) lalu.

Mulanya, seorang eksil bernama Sungkono mengajukan pertanyaan kepada Mahfud mengenai permintaan maaf.

"Saya merasa pernyataan Pak Jokowi masih belum lengkap. Kalau sudah mengakui dosa sekian besarnya, kok tanpa minta maaf, hanya menyesali?" ujar Sungkono dalam acara pertemuan tersebut.

Menanggapi itu, Mahfud berujar pemerintah periode kini bukanlah pelaku pelanggaran HAM berat, terutama pasca-30 Septembe 1965.

Bahkan dia dan kawan-kawannya termasuk yang menumbangkan pemerintahan yang saat itu berkuasa, yakni orde baru yang dipimpin Soeharto.

"Lalu kita disuruh meminta maaf kepada siapa, wong kita sudah turunkan mereka yang seharusnya minta maaf."

"Seharusnya mereka yang meminta maaf kepada kita, bukan malah kita juga disuruh meminta maaf. Itu terbalik dan itu dalam pikiran kami," ujarnya dalam acara yang sama.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anak DN Aidit: Negara Berutang Maaf pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Willy Widianto/Ashri Fadilla/Facundo Chrysnha, Kompas.com)