TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai pengganti dari Syahrul Yasin Limpo yang menyatakan mundur sebagai Menteri Pertanian (Mentan) adalah dari lingkaran yang berjasa bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, Ujang mengatakan, langkah Syahrul untuk mundur sebagai Mentan adalah hal yang bagus sebelum Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

"Langkah mundur (Syahrul) adalah hal yang bagus sebelum diganti Jokowi ya," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (6/10/2023).

Kemudian, Ujang mengungkapkan bahwa pengganti Syahrul dipastikan akan berasal dari lingkaran yang berjasa bagi Jokowi.

Hal ini berkaca dari pengganti Johnny G Plate sebagai Menkominfo yakni Budi Arie yang juga merupakan Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo).

Di sisi lain, jika NasDem menyodorkan pengganti Syahrul, Ujang mengatakan tidak akan dipilih oleh Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Telah Teken Keppres Pemberhentian Mentan Syahrul Yasin Limpo

Sebagai informasi, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sudah menyatakan pihaknya tidak menyodorkan nama pengganti Syahrul dan memilih mengikuti keputusan dari Jokowi.

"Memang harus tidak menyodorkan karena walaupun NasDem menyodorkan pun tidak akan dipilih Jokowi. Jadi NasDem sudah tahu diri soal itu," tuturnya.

"Jadi skemanya mirip-mirip dengan Johnny G Plate, meski orangnya Jokowi. Pokoknya orang yang berjasa bagi Jokowi lah," sambung Ujang.

Namun, Ujang menilai, pengganti Syahrul bukan dari anggota relawan Projo lantaran sudah ada Budi Arie yang menjabat sebagai Menkominfo pengganti Johnny G Plate.

"Bisa saja dia (pengganti Syahrul) tim sukses Jokowi di belakang layar yang belum dapat jatah menteri atau orangnya Jokowi yang belum dapat jatah menteri akan diberikan."

"Ya, tergantung kadar jasa kepada Jokowi entah dari partai atau relawan atau yang lainnya," kata Ujang.

Surat Mundur Syahrul Sudah Diteken Jokowi, NasDem Tak Sodorkan Nama Baru

Sebelumnya, Syahrul telah mengatakan alasannya mundur sebagai Mentan lantaran adanya masalah hukum yang telah dihadapinya di KPK yakni dugaan korupsi di Kementan.

"Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang sedang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius," katanya, Kamis (5/10/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Syahrul pun berharap agar masyarkat tidak memberikan stigma dan persepsi yang menghakiminya terlebih dahulu sebelum proses hukum berjalan.

Dia juga menegaskan siap menghadapi proses hukum tersebut.

"Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi saya terlebih dahulu karena biarkanlah proses hukum berlansung dengan baik dan saya siap menghadapi," ujar Syahrul.

Di sisi lain, Syahrul juga telah menyerahkan surat pengunduran diri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno pada Kamis (5/10/2023) dan langsung diberikan ke Jokowi.

"Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

Baca juga: Diam-diam PPATK Telah Usut Rekening Syahrul Yasin Limpo, Temuan Sudah Diserahkan KPK

Terbaru, Jokowi sudah menandatangani Keppres terkait pemberhentian terhadap Syahrul sebagai Mentan.

"Ya tadi malem sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri pak Menteri Pertanian. Sudah saya terima," kata Jokowi di Presidensial Lounge Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Jumat siang.

Pengunduran diri Syahrul kata Jokowi telah diterimanya dan sudah diteken.

"Pagi tadi sudah ditindaklanjuti dan sudah saya tanda tangan juga," kata Jokowi.

Sementara, menanggapi mundurnya Syahrul, partai yang menaunginya yaitu NasDem tidak akan menyodorkan nama baru untuk menggantikannya sebagai Mentan.

Baca juga: Sepak Terjang Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas yang Disebut Bakal Gantikan Syahrul Yasin Limpo

Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

Sahroni juga mengatakan Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Syahrul.

"Terserah Presiden aja kita, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita ikut arahan Pak Presiden," tuturnya kepada Tribunnews.com, Jumat (6/10/2023).

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)

Artikel lain terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian