Sementara itu, Karen Agustiawan menyebut pengadaan LNG bukanlah inisiatifnya, melainkan korporasi.

Menurut Karen, pengadaan LNG merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percapatan Pelaksaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Terkait kasus ini, Karen dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun terkait kasus dugaan pengadaan LNG.

Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Karen membantah telah merugikan negara.

Karen sesumbar, Pertamina justru untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen/mmbtu, berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018.

"Kenapa itu tidak dilaksanakan? Saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang dari mulai first delivery 2009 sampai 2025 itu sudah untung Rp 1,6 triliun. Dan kalau masih ada kecurigaan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan AS yang di-file di Securities And Exchange Commission AS itu adalah perdagangan LNG," ucap Karen.

"Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan. Jadi silakan masih ke website tersebut."

Karen memastikan pemerintah mengetahui proyek pengadaan LNG tersebut.

Bahkan, menurut dia, Dahlan Iskan juga telah menandatangani aksi korporasi terkait pengadaan gas alam cair di PT Pertamina.

Baca juga: Tanggapi Karen Agustiawan Jadi Tersangka Korupsi, Erick Thohir Singgung soal Bersih-bersih BUMN

Gugat KPK

Resmi menyandang status tersangka, Karen mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

Karen mengaku tak terima kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi untuk kedua kalinya.

“Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” ujar Karen, dikutip dari Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Adapun dalam kasus ini, KPK menduga Karen secara sepihak memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan asing tanpa kajian dan analisis menyeluruh.