BKKBN Bagikan Praktik Keberhasilan Program KB dan Kesehatan Reproduksi di Kancah Internasional
BKKBN berbagi praktik dala pertemuan tahunan ke-27 PPD dan konferensi internasioan antar kementerian bidang kependudukan di Zimbabwe.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara.
Yaitu Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota).
Lebih lanjut Hasto mengungkpakan bahwa Indonesia telah meluncurkan serangkaian kerangka hukum.
Di antaranya terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, lemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional.
Berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
Pada tahun 2021, Indonesia melanjutkan komitmennya menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Usaha ini dilakukan melalui peningkatan kesehatan reproduksi, penurunan 3 angka nol terkait kematian ibu dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi.
"Serta kekerasan terhadap perempuan. dan anak perempuan, pernikahan dini, dan praktik-praktik berbahaya lainnya,” tutupnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.