TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina dan badan usaha gas bumi terbesar di Indonesia menyiapkan diri dalam penyediaan Liquified Natural Gas (LNG) Bunkering Services.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengatakan dalam Indonesia Maritime Expo, dikutip Jumat (20/10/2023).

Informasi Liquified Natural Gas (LNG) merupakan energi fosil yang memiliki potensi besar untuk diutilisasi sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan bagi kapal laut.

Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kapal dapat mereduksi gas rumah kaca hingga 23 persen jika dibandingkan dengan bahan bakar berbasis minyak saat ini.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengungkapkan bahwa PGN tengah menggodog inisiatif strategis terkait LNG Bunkering Services yaitu LNG Bunkering Terminals dan LNG Bunkering Vessels.

LNG Bunkering Terminals dirancang sejak Juli 2022 dengan skema shore-to-ship Bunkering. Adapun terminal yang berpotensi dikembangkan untuk inisiatif ini adalah Terminal LNG Bontang dan Terminal LNG Arun.

Sedangkan LNG Bunkering Vessels menerapkan skema ship-to-ship Bunkering. Inisiatif yang didesain pada Desember 2022 ini berpotensi dikembangkan di sejumlah titik pelabuhan di Batam, Tanjung Priok – Cilegon, Tanjung Perak, Bali – NTB, Makassar – Kaltim, dan Teluk Bintuni.

“Saat ini, LNG merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif bahan bakar untuk kapal laut dalam rangka penurunan emisi."

"Selain itu, terdapat ketersediaan infrastruktur LNG di Bontang yang terletak di rute ALKI II yang melintasi Selat Lombok menuju Selat Makasar, rute ini lebih efisien untuk pelayaran dari Australia ke Asia Timur dan sebaliknya,” kata Achmad dalam Indonesia Maritime Expo, dikutip Jumat (20/10/2023).

Baca juga: PT PGN Jadikan Arun LNG Hub, Ekonomi Aceh Menggeliat

“Faktor kunci sukses untuk menyediakan LNG Bunkering adalah peran seluruh stakeholder untuk menciptakan sebuah shared commitment,” ujar Achmad.

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan alur yang ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Alur Laut ini ditetapkan untuk pelaksanaan Hal Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konversi hukum international.

Semua kapal dan pesawat udara asing yang melintas ke utara atau ke selatan, harus melintasi ALKI.

ALKI dibagi menjadi tiga yakni ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, ALKI II merupakan rute pelayaran internasional terpendek antara Australia dan Asia Pasifik, sehingga lebih efisien sekitar 17 persen.