TRIBUNNEWS.COM - Penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian diprediksi kian masif menjelang kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengajak semua elemen masyarakat untuk mengantisipasi potensi kekacauan informasi dalam Pemilu mendatang. 

Di antaranya, melalui peningkatan literasi digital, kroscek informasi dan menjalin komitmen media massa selaku penjernih informasi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, saat membuka acara Ngobrol Bareng 'Pesan Dari Solo untuk Pemilu Damai 2024' di aula Monumen Pers Nasional Solo, Jumat (27/10/2023) malam.

Usman menyebut, Kominfo tak main-main menangani soal siber yang bersifat sosial, seperti penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang digital ini. 

Menurutnya, ada puluhan hoax tentang politik yang telah di-take down.

Baca juga: Viral Video Jokowi Berpidato Bahasa Mandarin, Kominfo dan Pakar Pastikan Hoaks

"Januari sampai Oktober 2023 ada 98 hoax. Juga telah ditangani serius oleh Kominfo. "

"Kasusnya diprediksi meningkat saat kampanye calon. Puncaknya Januari 2024 atau sebulan jelang pemungutan suara Pemilu 2024," ungkap Usman.

Ia memastikan pelaku penyebar hoax bertujuan membuyarkan pemilu 2024 agar tidak berlangsung damai.

Disinformasi yang disajikan mereka membuat polarisasi pemikiran yang muaranya pada demokrasi macet suatu negara.

"Mari sama-sama melawan hoax. Ini yang selalu dikampanyekan Kominfo untuk Pemilu Damai." 

"Kami juga menggandeng media sebagai rumah penjernih info yang tidak benar. Kerjasama media ini guna mengecek fakta dan mengklarifikasi disinformasi. Itu pentingnya literasi digital dan membangun kekritisan," katanya.

Usman menuturkan, upaya Kominfo bakal tak sederhana dalam menjauhkan apatis politik generasi muda, khususnya pemilih pemula.

Berdasarkan data, kalangan milenial dan generasi Z mengambil porsi 54,5 persen pemilih.