Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo menceritakan mengenai dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI yang sudah mencapai tahap 'gila'.

Bahkan, kata Hashim, ada dugaan mark-up kontrak pembelian senjata api (senpi) hingga 1.250 persen di kementerian yang kini dipimpin oleh kakak kandungnya, Prabowo Subianto itu.

Hashim menceritakan hal itu dalam sambutannya pada acara 'Guyub Nasional ReJO Pro-Gibran MilenialZ' di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Mulanya, Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu berbicara bahwa kasus korupsi yang terjadi dialami sejumlah kader Gerindra terbilang sedikit dibandingkan parpol lainnya.

"Kalau kita bandingkan antara Gerindra dengan partai lain, kasus korupsi kita sedikit. Tapi saya tetap kecewa karena seharusnya itu nol, zero. Nah, di sini saya mau bicara yang mungkin kalian belum tahu," kata Hashim.

Ia kemudian bercerita pengalaman Prabowo saat baru pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertahanan RI pada tahun 2019.

Baca juga: Soal Dugaan Kebocoran Data di Kemhan, Menkoinfo Klaim Itu Cuma Isu

Kala itu, eks Danjen Kopassus tersebut harus menandatangani kontrak pembelian senjata senilai Rp51 triliun di atas mejanya.

"Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan, bulan-bulan pertama, di atas meja dia ada kontrak-kontrak yang harus dia tandatangani senilai Rp51 triliun. Rp51 triliun di atas meja dia," kata Hashim.

Saat itu, cerita Hashim, Prabowo mendapatkan laporan adanya dugaan korupsi dalam kontrak yang akan diteken tersebut.

Bahkan, dugaan kasus korupsi yang bakal dalam satu kontrak sudah gila.

Bukan tanpa sebab, menurutnya, ada salah satu kontrak yang dimark-up hingga 1.250 persen.

Kontrak yang dimaksudkan adalah pembelian senjata api yang akan dibeli Kemenhan RI.

"Waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark-upnya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila pak. Ada mungkin satu dua yang sudah dengar," katanya.

"Ada satu kontrak, mark-upnya, kalian adik-adik tahu nggak mark up? Tahu? Kalian sudah tahu ya? Penyakit yang terjadi di Indonesia ini, ada satu kontrak mark-upnya 1.250 persen. Ada satu senjata harga pabrik 800 dolar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dolar," sambungnya.

Baca juga: Hadiri Simposium Kemhan, Zulhas Bicara Pengaruh Geopolitik ke Perdagangan RI

Hashim sempat melaporkan dugaan kasus korupsi itu kepada Prabowo.

Namun, saat itu eks Pangkostrad TNI itu tidak percaya begitu saja karena sebelumnya Prabowo sudah sering dikritik sebagai 'Prabocor' saat masih menjadi oposisi.

"Dia sudah bicara bocor-bocor berapa tahun. Dia dikritik sebagai Prabocor karena orang nggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus. Kerakusan di Indonesia ini sudah melampaui batas. Batas yang gila, lebih gila lagi. Ini adalah uang kalian, uang yang mau dirampok adalah is your money," katanya.

Setelah melihat itu, Prabowo akhirnya memutuskan menolak meneken kontrak-kontrak tersebut.

Prabowo tidak mau merestui proyek yang sudah ketahuan adanya korupsi.

Baca juga: Kritisi Proyek Pembangunan Sumur Bor Kemhan, Imparsial: Bukan Tugas dan Fungsinya

"Maaf, apa kalau dia jahat, kalau Prabowo jahat, dia minta aja 1 persen dari rekanan, 1 persen dari Rp 51 triliun berapa? Rp 510 miliar, bisa paham kan? Kalau dia minta lima persen saja, Rp2,5 triliun bukan? Nggak usah gila-gila lah, nggak usah 50 persen, 100 persen, 5 persen aja. Saya kira bapak atau KPK tidak akan lihat itu. Betul tidak?" katanya.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp15 triliun sampai 20 triliun dari tangan-tangan koruptor," tutupnya.