Anggaran Kemenhan Naik Rp 61 Triliun Jelang Pemilu 2024 Dinilai Tidak Wajar
Gufron menilai ada kejanggalan dalam kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan puluhan triliunan rupiah yang dilakukan secara tiba-tiba ini.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan angkat bicara soal kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di tahun 2024 menjadi 25 miliar dolar AS atau setara Rp 384,87 triliun (kurs Rp15.395 per Dolar AS) atau naik Rp 61,58 triliun dibandingkan kesepakatan sebelumnya.
Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, kenaikan anggaran Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar.
“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden,” kata Gufron dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Gufron menilai ada kejanggalan, lantaran saat ini Indonesia mengalami berbagai persoalan lain seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan kondisi ekonomi masyarakat masih sulit terutama setelah Pandemi Covid-19.
Selain itu, sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.
Karenanya, Gufron mempertanyakan kenaikan anggaran tersebut apakah betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau kepentingan lain.
Baca juga: Menhan Prabowo Serahkan 8 Unit Helikopter Angkut Berat H225M ke TNI AU
Anggaran Kemenhan Naik jadi Rp 384,87 Triliun
Kenaikan anggaran Kemenhan diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Prabowo terkait anggaran sistem pertahanan tahun 2024 pada Selasa (28/11/2023).
Diketahui, kenaikan tersebut disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jkowi) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 28 November 20923.
Sri Mulyani mengatakan, ada alokasi anggaran yang cukup tinggi dari pinjaman luar negeri.
"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024.
Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, kenaikan ini cukup signifikan, karena untuk pinjaman Kemhan di luar negeri, nilainya naik sekitar USD 4 miliar atau setara Rp 61,58 triliun (asumsi kurs Rp 15.395 per dolar AS).
Sementara itu, Prabowo sendiri telah angkat bicara menjelaskan soal permintaan kenaikan anggaran pertahanan.
