TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung didesak segera menetapkan dan mengumumkan Sekda Karawang, Acep Jamhuri sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD).

Desakan itu muncul lantaran adanya dugaan penggunaan TWP AD untuk proyek lain tanpa adanya perencanaan dan kajian teknis tentang penempatan investasi dana TWP AD.

"Menggunakan dana TWP AD tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 38,026 miliar. Kami mendukung secara moril tim penyidik koneksitas pada Jampidmil Kejagung untuk menetapkan Acep Jamhuri sebagai tersangka sesuai dengan bukti-bukti yang ada," ujar Koordinator Lapangan Aliansi Pengawas Penegakan Hukum (APPH), Teuku Arli dalam aksi di depan Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat (1/12/2023).

Saat itu posisinya bukan sebagai Sekda, melainkan Plt Kepala Dinas PUPR Karawang yang melaksanakan pembangunan perumahan khusus TNI AD di Karawang, Jawa Barat.

Tim penyidik pun telah melakukan pemeriksaan pada pekan lalu terkait posisinya sebagai Plt Kadis PUPR tersebut.

"Acep Jamhuri diperiksa pada saat menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat tahun 2019-2020," katanya.

Selain Acep, diduga pula masih ada pihak-pihak lain yang terlibat menikmati hasil korupsi TWP AD yang masih bebas berkeliaran karena tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh tim penyidik koneksitas Jampidmil.

Masih lolosnya Plt Kadis PUPR Karawang dan pihak-pihak lain itu dinilai membuat publik bingung dan bertanya-tanya terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan proses penyidikannya.

"Untuk itu kami mendesak tim penyidik koneksitas pada Jampidmil Kejagung melakukan proses hukum secara cepat dan transpran," ujarnya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Segera Eksekusi Mobil dan Tanah Terdakwa Kasus Korupsi Dana TWP AD

Terkait perkara ini, Acep sendiri telah diperiksa Kejaksaan Agung pada pekan lalu. 

Saat itu dirinya diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka TN selaku notaris yang berkantor di wilayah Kabupaten Karawang.

Selain Acep, lima saksi lainnya yang diperiksa pada pekan lalu, yaitu AR selaku mantan Pj Kades Mekarjaya Karawang, HS selaku eks Kepala BPN Karawang pada periode tahun 2019, YM selaku Kabid Tata Ruang PUPR, YM selaku Kasi Tata Ruang PUPR, dan A selaku istri tersangka TN.

"Terhitung tanggal 20-24 November 2023, Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah memeriksa 6 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat pada tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh Tersangka TN," kata Ketut dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Terkait desakan tersangka baru ini, Tribunnews.com masih mencoba mengkonfirmasi ke Sekda Karawang, Acep Jamhuri dan Kejaksaan Agung.