Diakuinya, Bahlil tak terlalu mengikuti kasus pada 2017 silam tersebut.

"Saya sebenarnya tidak terlalu tahu ya. Tahun 2017 itu kan saya enggak terlalu ikutin. Dan enggak terlalu tahu."

"Secara substansi saya harus bilang enggak tahu, saya harus jujur mengatakan," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Senin (4/12/2023).

Bahlil hanya mengatakan, bahwa Presiden Jokowi bukan orang yang kerap bersuara keras saat dalam keadaan emosi.

Menurut nya, jika Presiden Jokowi dalam keadaan marah, ia lebih memilih untuk diam.

Baca juga: Kaesang soal Agus Rahardjo Sebut Jokowi Intervensi KPK di Kasus Setnov: Kasih Bukti, Kok Repot Amat

Bukan tanpa alasan, hal tersebut Bahlil ungkapkan karena dirinya sudah mengenal Jokowi sejak dia menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 lalu hingga menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju saat ini.

"Tapi kalau dibilang bahwa Presiden itu marah-marah, suara keras. Saya ini kan kenal sama Presiden waktu masih ketua HIPMI. Sekarang anggota kabinet," kata Bahlil.

"Bapak (Jokowi) itu enggak pernah suara keras. Bapak itu palingan kalau marah itu diam. Enggak pernah saya dengar suara keras," sambungnya.

Kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas memilih untuk irit bicara soal kasus tersebut.

Ia meminta kepada awak media untuk menanyakan pengakuan tersebut kepada penegak hukum langsung.

"Tanya sama aparat hukum lah ya, tanya sama aparat, enggak ngerti saya," kata Zulhas selepas Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TKN dan TKD Prabowo-Gibran di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mempertanyakan kesaksian dari Agus Rahardjo itu.

Fadli heran, mengapa Agus Rahardjo baru buka suara mengenai tudingan pernah diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus e-KTP, padahal perkaranya sudah berlangsung sejak lama.

Seharusnya, kata dia, Agus mengungkap kesaksian tersebut setelah dipanggil Presiden Jokowi.