TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai kritik terus berdatangan.

Di akhir era kedua periode pemerintahan Jokowi, dinilai telah terjadi kemunduran demokrasi.

Hal ini disampaikan oleh Akademisi, Okky Madasari, dalam diskusi bertajuk "Kemunduran Demokrasi: Nepotisme Dinasti Politik dan Pelanggaran HAM Berat Tanpa Pengadilan," Kerjasama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP)  di Universitas Atma Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

"Pelemahan KPK adalah bukti nyata bagaimana kemunduran demokrasi terjadi di era Jokowi.  Bagaimana Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang merupakan anak kandung reformasi bisa dipermainkan sedemikian rupa," katanya.

Ia juga menyoroti saat Pemilu ini terjadi penggunaan aparat-aparat negara seperti polisi dan birokrasi untuk kepentingan pemerintah.

"Bagaimana polisi datang untuk mengintimidasi dan melarang orang untuk berkumpul, bagaimana aparatur desa dikerahkan untuk mendukung calon pasangan tertentu. Hal-hal seperti ini juga terjadi sebelumnya pada era Orde Baru, saat ini diulang lagi di era sekarang."

Selain itu, sambungnya, saat ini juga terjadi pelemahan oposisi atau tidak adanya oposisi yang memadai.

Publik, menurutnya, bisa lihat bagaimana sejumlah aturan perundang-undangan yang bermasalah secara mulus kemudian dapat dibahas dan disahkan oleh DPR, seperti Omnibus Law yang didemo oleh masyarakat dan mahasiswa.

"Pembungkaman kritik polanya mungkin agak berbeda seperti zaman Orba. Kalau zaman Orba mungkin sudah diculik, ditangkap, dipenjara atau dibuang ke Pulau Buru. Tetapi di zaman sekarang diiintimidasi dan dipersekusi, para aktivis ditangkap, diperiksa di kepolisian meski kemudian dilepaskan setelah satu kali 24 jam."

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Para Koruptor Tengah Melakukan Perlawanan dan Serangan Balik

"Kalau kemarin Ibu Megawati mengatakan ini sudah sama seperti Orde Baru itu bukan berarti bahwa tidak ada Pemilu, ada orang akan ditembak, bukan. Tetapi ada pola-pola yang sama, ada pattern yang sama, ada kecenderungan yang sama dalam membungkam, dalam menghancurkan institusi, dalam melemahkan check and balances. Saya pun akan mengatakan pola-polanya sudah serupa dengan Orde Baru."