TRIBUNNEWS.COM - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dinilai mengalami bias informasi di tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung, Suparman Abdul Karim.

Dikutip dari laman MUI, fatwa nomor 83 tahun 2023 menetapkan, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Lalu pada bagian rekomendasi, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Namun menurut Suparman, fatwa tersebut mengalami bias informasi, seperti beredarnya narasi ini merupakan fatwa haram membeli produk-produk yang dianggap pro Israel dalam rangka membela Palestina.

Baca juga: Jumlah Tentara dan Perwira Israel yang Tewas di Gaza Tinggi, tapi Dirahasiakan kata Pakar Militer

Kampanye ajakan boikot tersebut juga gencar disebarkan lewat media sosial.

Para penyebar narasi dan kampanye ajakan pemboikotan itu selalu mengklaim aksinya sejalan dengan fatwa haram MUI.

“Tampaknya ini sudah terjadi distorsi informasi (terkait adanya fatwa haram dari MUI)," kata dia, dikutip Tribunnews, Kamis (7/12/2023).

Ia mengatakan fatwa MUI tersebut menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina dapat dilakukan dengan penggalangan dana kemanusiaan seperti donasi, melalui infaq dan sedekah.

"Mengenai produk-produk pro Israel, MUI hanya mengimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta pendukung penjajahan dan zionis."

"Ini cuma imbauan, lho. Jadi bukan fatwa haram. Dari fatwa resmi yang saya baca, tidak ada kalimat bahwasannya MUI mengharamkan membeli produk pro Israel," ujar Suparman.

Pendakwah yang juga menjadi pengurus Komisi Dakwah MUI Lampung ini pun menyayangkan masih banyak pengurus MUI di pusat dan daerah yang malah ikut menyebarkan distorsi informasi tersebut.

Dia menyarankan Komisi Fatwa MUI secepatnya melakukan klarifikasi agar distorsi dan penyimpangan informasi di tengah-tengah masyarakat saat ini tidak terus menjadi liar.

Terhadap berbagai pihak yang telah menyampaikan informasi menyimpang, Suparman pun meminta agar segera ikut meluruskan dengan menampilkan fatwa MUI resmi yang asli.