Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dewas KPK Kirim Salinan Putusan Sanksi Etik Firli Bahuri ke Jokowi

Dewas KPK mengirimkan salinan putusan sanksi etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Dewas KPK Kirim Salinan Putusan Sanksi Etik Firli Bahuri ke Jokowi
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023). Firli keluar gedung Bareskrim Polri dikawal ketat anggota Polri usai menjalani pemeriksaan 11 jam. Tampak beberapa anggota Polri mencoba menutupi tersangka kasus Korupsi dugaan suap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut. Tribunnews 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengirimkan salinan putusan sanksi etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Firli Bahuri telah dijatuhi sanksi etik berat oleh Dewas KPK.

Purnawirawan jenderal bintang tiga polisi itu diminta mundur dari jabatan pimpinan KPK.

"Ke Presiden sudah dikirim petikan putusannya," ujar anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Baca juga: Dewas KPK Ungkap Harta Firli Bahuri yang Tak Ada di LHKPN, Beli Tanah dan Apartemen Pakai Nama Istri

Dewan Pengawas KPK menjatuhi sanksi etik terberat kepada Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri

Yaitu Dewas KPK meminta Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. 

Berita Rekomendasi

Keputusan ini disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang pembacaan putusan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu 27 Desember. 

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Tumpak, Rabu (27/12/2023).

Dewas KPK menyatakan Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas sejumlah perbuatan. 

Firli terbukti melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang tengah beperkara di KPK. 

Firli juga terbukti tidak jujur melaporkan harta kekayaannya serta menyewa rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

Dalam putusan ini, Dewas KPK mempertimbangkan sejumlah hal. 

Dewas menilai tidak ada hal yang meringankan sanksi terhadap Firli. 

Sementara untuk hal yang memberatkan, Dewas KPK menilai Firli tidak mengakui perbuatannya, tidak hadir dalam persidangan kode etik dan pedoman perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan berusaha memperlembat jalannya persidangan.

"Sebagai ketua dan anggota KPK seharusnya menjadi contoh dalam mengimplementasikan kode etik, tetapi malah berperilaku sebaliknya. Terperiksa pernah dijatuhi sanksi kode etik," ujar Tumpak. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas