Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas program makan siang dan susu gratis saat rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).

Adapun tindakan itu mendapatkan kritikan keras dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mereka menyebut, Presiden Jokowi tak beretika membahas program yang merupakan janji kampanye kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dave mengatakan tidak ada yang salah membahas mengenai program makan siang dan susu gratis di istana.

"Salahnya di mana?" tanya Dave saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Lebih lanjut, Dave menuturkan bahwa pembahasan program tersebut tidak salah dilakukan saat rapat kabinet.

Dia bilang, nantinya diharapkan peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi dan Maruf Amin kepada Prabowo-Gibran bisa berjalan mulus.

"Dikarenakan komunikasi yang baik, dan juga agar terjalan perpindahan kekuasaan yang mulus, hal-hal yang merupakan program unggulan ada baiknya dibahas dalam pemerintahan saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pantas membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Sebab, proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai karena Pemilu tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses Pemilu masih berlangsung menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu," ujarnya.