Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani telah melantik sebanyak 231 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan kerja BP2MI.

Terkait dengan pelantikan tersebut, Benny berharap, jajaran barunya yang terdaftar sebagai PPPK ini bisa tetap menjaga netralitas.

Sebagaimana kata Benny, meskipun Pilpres dan Pileg 2024 sudah melewati proses pencoblosan, namun musim politik belum sepenuhnya selesai.

"Dia tetap menjadi aparatur sipil negara yang netral, ini kan masih situasi politik tidak boleh terlibat melibatkan diri dalam urusan-urusan politik," kata Benny saat ditemui usai pelantikan PPPK di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Menurut Benny, seorang pegawai pemerintah baik itu ASN maupun PPPK hanyalah meluapkan loyalitasnya kepada urusan kenegaraan.

Baca juga: BP2MI Sebut Pemerintah Daerah Harus Mampu Deteksi TPPO Sejak Awal

Terlebih, mereka berada di bawah pemerintahan yang sah, sehingga tidak boleh terlibat dalam urusan politik.

"Loyalitas seorang ASN itu kepada negara, tentu di bawahnya adalah kepada pemerintah dalam negara itu, pemerintah yang sah, kepada pimpinan di masing-masing lembaga maupun di unit kerja terkecil," kata dia.

Tak hanya itu, Benny juga meminta kepada 231 PPPK yang baru saja dilantik itu bisa bekerja dengan cepat dalam melayani para pekerja migran.

Pasalnya kata Benny, ada sebanyak 9 juta jiwa pekerja migran yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah melalui BP2MI.

Baca juga: Jumlah Petugas dan Pekerja Migran Timpang, Kepala BP2MI Surati Menpan RB Minta Tambah Formasi PNS

"Jadi gerak masif kerja progresif itu benar-benar mereka bekerja cepat dalam merespon masalah-masalah yang ada di lapangan yang ditangani BP2MI kan kurang lebih 9 juta (orang) dinamikanya sangat kompleks di lapangan," kata dia.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu lantas menyinggung kalau sejauh ini kerap ditemukan adanya masalah yang dialami oleh pekerja migran di negara penempatan.

Karenanya kata dia, para pegawai BP2MI dituntut harus mampu menangani apa yang menjadi permasalahan oleh pekerja migran tersebut.

"Jadi jangan lelet jangan lambat harus cepat merespons kemudian juga memberikan solusi menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh pekerja migran dan keluarga," kata dia.