Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Achsanul Qosasi selaku anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut menerima Rp 40 miliar untuk pengkondisian audit proyek tower BTS 4G BAKTI Kominfo.

Dalam dakwaan jaksa, uang tersebut dibawa pulang Achsanul Qosasi dari Hotel Grand Hyatt ke rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta pada 19 Juli 2022.

"Setelah tiba di parkiran basement Hotel Grand Hyatt, selanjutnya terdakwa Achsanul Qosasi memasukkan koper berisi uang tersebut ke dalam Mobil Toyota Alphard warna hitam lalu pergi menyimpan koper berisi uang tersebut di sebuah rumah yang terletak di Kemang Jakarta Selatan," ujar jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan Achsanul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Berdasarkan dakwaan, Achsanul singgah di Hotel Grand Hyatt pada pukul 18.48 WIB untuk mengambil uang titipan eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

Uang dalam koper diterima kawan Achsanul yang bernama Sadikin Rusli yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Sadikin Rusli sendiri menerimanya dari Windi Purnama, kawan Anang Achmad Latif.

Baca juga: Profil Hanan Supangkat: Eks Presiden Komunitas Supercar & Bos Pakaian Dalam yang Terseret Kasus SYL

Sebelum berpindah ke tangan Achsanul, Sadikin menyimpan uang dalam koper itu di kamar 902 Hotel Grand Hyatt yang sudah disewa olehnya.

"Kemudian Sadikin Rusli menarik koper berisi uang yang sblmnya diterima Windi Purnama dari dalam kamar 902 dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Achsanul Qosasi yang kemudian membawa koper tersebut turun ke parkiran basement Hotel Grand Hyatt yang diantar oleh terdakwa Sadikin Rusli," kata jaksa.

Setelah menerima uang Rp 40 miliar, BPK kemudian menerbitkan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Persiapan, Penyediaan dan Pengoperasioan BTS 4G Tahun Anggaran 2022 pada BAKTI Kemenkominfo yang di dalamnya tidak ditemukan kerugian negara.

Baca juga: Praperadilan, Crazy Rich Surabaya Budi Said Minta Hakim Cabut Status Tersangka Korupsi Emas PT ANTAM

Laporan BPK tersebut kemudian digunakan untuk merekomendasikan penghentian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, mengingat tak ditemukan kerugian negara.

"Bahwa Pemeriksaan Kepatuhan atas Persiapan, Penyediaan dan Pengoperasioan BTS 4G Tahun Anggaran 2022 pada BAKTI Kemenkominfo bertujuan supaya Penyelidikan di Kejaksaan Agung dihentikan berdasarkan temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 yang tidak menemukan adanya kerugian negara."

Akibat perbuatannya, dalam dakwaan pertama dia dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan kedua, ia dijerat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.