26 Poin Perubahan Dalam Revisi UU Desa yang Disahkan DPR RI, Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan menjadi Undang-Undang berisi 26 poin perubahan.
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Kini DPR RI sudah mengesahkan revisi UU Desa jadi undang-undang dan mengatur masa jabatan Kades 8 tahun.
23. Ketentuan Pasal 86 tentang hak Desa mendapatkan akses informasi diubah bunyinya.
24. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 87A yang mengatur tentang BUM Desa.
25. Ketentuan Pasal 118 mengatur tentang Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa setelah UU Desa hasil revisi berlaku.
26. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A yang berbunyi:
Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
(Tribunnews.com/ chaerul umam)
Berita Rekomendasi
